Dalam lanskap ekonomi global yang penuh tantangan, kebijakan makroprudensial menjadi salah satu alat penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menjaga stabilitas keuangan. Sebagai kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan, pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Apa itu Kebijakan Makroprudensial?
Kebijakan makroprudensial adalah upaya regulasi dan pengawasan sistem keuangan untuk mencegah akumulasi risiko sistemik yang dapat memicu krisis ekonomi. Berbeda dengan kebijakan moneter yang fokus pada stabilitas harga dan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengelolaan anggaran, kebijakan makroprudensial bertujuan melindungi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Instrumen kebijakan makroprudensial meliputi persyaratan cadangan modal, loan-to-value (LTV) dan financing-to-value (FTV), countercyclical capital buffer, serta pembatasan pinjaman valuta asing. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa bank dan institusi keuangan memiliki ketahanan yang cukup terhadap berbagai risiko, termasuk volatilitas pasar, penurunan likuiditas, dan tekanan kredit.
Relevansi Kebijakan Makroprudensial di Indonesia
Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, Indonesia menghadapi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Ketergantungan pada aliran modal asing, volatilitas harga komoditas, dan risiko kredit adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia.
Krisis keuangan Asia pada 1997-1998 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mengelola risiko sistemik. Sejak saat itu, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan krisis di masa depan.
Kebijakan Makroprudensial dalam Dinamika Ekonomi
Menstabilkan Pasar Keuangan
Volatilitas pasar global kerap memengaruhi stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah langkah BI selama pandemi COVID-19, di mana kebijakan pelonggaran LTV diterapkan untuk menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas di sektor properti. Langkah ini berhasil mencegah potensi penurunan besar dalam kredit perbankan, meskipun situasi ekonomi global sedang dalam tekanan.
Mengelola Risiko Kredit
