Oposisi HAM: Lindungi Korban atau Pelaku?

Sebagai mahasiswa Universitas Airlangga yang selalu berupaya dalam memajukan Indonesia, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas yang perlu diperhatikan secara mendalam. Hak asasi manusia memainkan peran mendasar dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, setara, bebas kekerasan dan mandiri dalam banyak hal. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa mash banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Beberapa hak sentral dalam upaya memajukan Indonesia adalah hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kewarganegaraan, hak atas perumahan yang layak, pekerjaan dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Menghadapi tantangan ini, beberapa kendala harus diatasi. Hambatan yang signifikan adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Meskipun banyak peraturan untuk melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia, implementasinya seringkali tidak optimal. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tidak selalu diikuti dengan tindakan khusus untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antar pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia memang merupakan penyebab mendasar terjadinya pelanggaran HAM. Pendidikan dan sosialisasi terkait hak-hak tersebut perlu menjadi fokus untuk memastikan semua warga negara Indonesia memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia. 

Penegakan hukum yang kurang memadai terhadap pelanggaran HAM memang merupakan masalah serius. Walaupun upaya telah dilakukan untuk menghukum pelanggar, terkadang hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keparahan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penanganan yang tegas dan adil dari aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Langkah ini diperlukan agar efek jera dapat dirasakan oleh para pelaku dan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dapat dijaga dengan baik. Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, kolaborasi antara warga sipil dan pemerintah menjadi sangat penting. Warga sipil memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan hak orang lain.

Di sisi lain, pemerintah, terutama aparat penegak hukum dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), harus bertindak tegas dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan penegakan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi hak individu. Dalam konteks kekerasan, baik fisik, verbal, maupun pelecehan seksual, penting untuk fokus pada penanganan pelaku kejahatan. Selain memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban, penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan juga sangat penting untuk memberikan sinyal bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan ditoleransi. Dengan mengedukasi masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan membangun kerjasama antara warga sipil dan pemerintah, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah yang tegas dan berkelanjutan, hak-hak setiap individu dapat dijamin dan dihormati dengan baik dalam semua aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, upaya memajukan Indonesia harus dilandasi oleh komitmen yang tulus untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. In melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan. Melalui tindakan tegas dan kooperatif, Indonesia dapat mewujudkan visi masyarakat yang lebih beradab dan maju di mana hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi dengan baik.