Keharmonisan dalam masyarakat merupakan syarat utama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Namun, keharmonisan tidak dapat terwujud begitu saja tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan harus dipahami secara seimbang.
Hak warga negara merupakan kebebasan dan jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara Indonesia telah diatur secara jelas, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk beragama, dan hak-hak lainnya. Pemahaman yang baik tentang hak-hak ini sangat penting, karena dengan mengetahui hak-haknya, warga negara dapat menuntut perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut dari negara.
Sementara itu, kewajiban warga negara merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban lainnya seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati hak-hak orang lain juga merupakan hal yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020, ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kewajiban membayar pajak masih rendah. Hanya 42% responden yang menganggap membayar pajak sebagai kewajiban warga negara (KPK, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum memahami pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
Dalam konteks membangun masyarakat yang harmonis, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menjadi sangat penting. Ketika setiap warga negara menyadari dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara seimbang, maka keharmonisan dalam masyarakat akan terwujud.
Sebagai contoh, ketika setiap warga negara menjalankan kewajibannya untuk menaati hukum dan menghormati hak-hak orang lain, maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terjaga. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-haknya, seperti hak untuk bekerja, hak untuk beribadah, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.
Selain itu, ketika warga negara menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, maka pemerintah akan memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik yang memadai. Ini akan memudahkan warga negara untuk menikmati hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan
Pendidikan dan kesehatan yang layak.
Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2021, ditemukan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan berkorelasi positif dengan tingkat keharmonisan dalam masyarakat tersebut (LIPI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ketika warga negara menjalankan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, maka keharmonisan dalam masyarakat akan meningkat.
Untuk membangun masyarakat yang harmonis, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin pemenuhan hak-hak warga negara.
Sementara itu, warga negara juga harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.
