Polri Siaga! Pilkada 2024 Bebas Hoaks dan Disinformasi AI Diawasi Ketat

Pada Pilkada 2024, Polri memainkan peran penting dalam menjaga keamanan informasi, terutama di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), telah menjadi bagian dari proses demokrasi modern, tetapi juga membawa risiko seperti penyebaran disinformasi. Polri aktif mengambil langkah-langkah untuk memitigasi ancaman ini melalui pendekatan kolaboratif.

Salah satu langkah utama yang dilakukan Polri adalah bekerja sama dengan lembaga pemilu, komunitas literasi digital, dan gerakan anti-hoaks. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital dalam menangkal serangan informasi palsu yang dapat mengganggu jalannya demokrasi. Melalui sinergi ini, Polri berperan sebagai penghubung untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Polri juga mendorong pentingnya regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan AI dalam pemilu. Penggunaan AI yang tidak tepat dapat memicu manipulasi informasi dan merusak keadilan dalam proses pemilihan. Dengan mendukung regulasi yang tegas, Polri memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan membantu menjaga integritas pemilu.

Dalam menjaga proses demokrasi, Polri juga aktif mengadakan sosialisasi literasi media kepada masyarakat. Di era digital, informasi dapat dengan cepat dipelintir dan disebarkan, sehingga masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk memverifikasi kebenaran berita yang mereka terima. Dengan literasi media, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi yang benar dari yang salah, sehingga tidak mudah terjebak dalam hoaks yang dapat memicu konflik.

Meski begitu, Polri perlu menjaga pendekatan yang humanis, transparan, dan demokratis dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap ancaman teknologi harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat. Polri diharapkan menjadi pelindung hak-hak warga negara dan menjaga agar proses demokrasi berjalan secara adil.

Untuk menghadapi tantangan ini, Polri berkomitmen menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif agar Pilkada dapat berlangsung tanpa gangguan dari ancaman teknologi atau disinformasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi selama proses pemilu.

sumber gambar: Humas Polri

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran hoaks dan penyalahgunaan AI di Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum bekerja sama dengan Mabes Polri dan Kemenkominfo untuk mengawasi isu hoaks di media sosial. Penyebar hoaks akan dijerat UU ITE No. 16 Tahun 2016, sementara penggunaan AI diatur melalui Surat Edaran No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan.