Jokowi mencoret delapan (8) nama bakal calon menteri yang tadinya dipersiapkan untuk membantunya dalam menjalankan amanah rakyat. pencoretan delapan (8) nama kandidat menteri itu setelah Jokowi menerima data dari KPK yang membubuhi tanda merah kepada delapan (8) nama tersebut.
Pencoretan itu sekaligus menyelamatkan Jokowi dari bencana dari kemulian dirinya yang ingin memproduksi Kabinet yang bersih dari aksi purba korupsi. Pencoretan itu sekaligus bermakna nama-nama yang disodorkan kepada dirinya sebagai pengemban amanah rakyat jauh dari steril yang beraroma Korupsi.
Kehadiran dua lembaga negara KPK dan PPATK dalam menelisik para kandidat menteri pemerintahan Jokowi memaknai gairah baru dari Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menempatkan bangsawan pikiran bangsa yang bukan hanya memiliki kompetensi yang tinggi terhadap bidang tugasnya, namun bermakna bahwa aksi purba bernama korupsi harus dijauhi dari para menteri.
Jangan sampai sebagaimana yang diungkapkan ketua KPK Abraham Samad citra dan kredibilitas pemerintahan Jokowi rusak dan tidak dipercayai rakyat karena menempatkan manusia Indonesia yang terkategori sebagai penggiat aksi purba korupsi yang amat dimusuhi seluruh elemen bangsa ini.
Dan jangan sampai pula lanjut Abraham para menteri itu dalam waktu relatif pendek sudah akan diciduk KPK yang akhirnya melemahkan dan mengimpotensikan pemerintahan Jokowi di mata masyarakat.
Pelibatan dua (2) lembaga negara dalam penyusunan Kabinet memang sesuatu yang baru dan gebrakan yang amat menakjubkan dari Jokowi dalam usaha menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berwibawa.
Pelibatan dua lembaga negara itu dalam menelisik rekam jejak para kandidat Menteri adalah upaya Jokowi dan Jusuf kalla untuk menyakinkan masyarakat bahwa apa yang mareka dengungkan dan gelagarkan dalam panggung kampanye bukan sekedar isapan jempol dan janji politik semata. Namun sesuatu yang memang harus direalisasikan.
Pada sisi lain pelibatan 2 institusi negera itu menjauhkan Jokowi dari intervensi pihak-pihak tertentu, apakah Parpol pengusung maupun para Ketumnya dalam menentukan kandidat menteri.
Adalah sebuah aksioma bila para parpol pengusung mempunyai kepentingan terselubung terhadap pemerintahan Jokowi JK walaupun di permukaannya mareka selalu berdalih mendukung tanpa reserve.
Bagaimanapun juga kehadiran kader Parpol di pemerintahan dan menjabat menteri adalah salah satu upaya Parpol dalam mencari sumber-sumber untuk mengeskalasi daya hidup Parpol di mata konstituennya yang biasanya mendekati pemilu mareka akan mengklaim bahwa apa yang diaksikan kadernya sebagai menteri adalah usaha mareka untuk merebut hati masyarakat sebagai pemilih.
Terlepas siapapun yang akan terpilih sebagai menteri yang akan membantu #duetmaut Jokowi JK, kita berharap produk pemerintahan Jokowi Jk akan mampu mensejahterakan rakyat dan mengeskalasi martabat bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan terhomat.
