Kenapa Prabowo Tak Dorong BW Pimpin KPK?

Sepak terjang Bambang Widjojanto di dunia Hukum, Penegakkan Keadilan serta Pemberantasan Korupsi di Tanah Air sudah tidak perlu lagi diragukan. Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW ini sudah lama berkecimpung dalam dunia peradilan dan hukum Indonesia. Bambang Widjojanto mengawali awal karir sebagai pengiat hukum dengan bergabung ke dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

Tercatat Bambang Widjojanto pernah mengabdikan dirinya di LBH Jakarta dan LBH Jayapura. Bambang Widjojanto juga ikut andil dalam proses lahirnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama almarhum Munir. Tidak hanya pada hukum dan penegakkan keadilan, Bambang Widjojanto juga memiliki perhatian khusus dalam pemeberantasan Korupsi di Indonesia. Bambang Widjojanto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2011-2015).

Menelisik kiprah cemerlang Bambang Widjajanto dalam dunia hukum, juga concernya terhadap pemberantasan korupsi menjadi alasan yang kuat bagi Tim Prabowo-Sandi untuk menunjuk Bambang Widjojanto memimpin tim kuasa hukum Prabowo-Sandi bersengketa di Mahkamah Konstitusi. BW dikenal sosok yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat baik dalam berperkara di MK. Bahkan hampir senua perkara yang didampingi oleh Bambang Widjojanto berhasil dimenangkan. 

Selain soal kapasitas Bambang Widjojanto yang tidak diragukan lagi soal menyelesaikan perkara di MK, integritas Bambang Widjojanto dalam pemberantasan korupsi juga menjadi pertimbangan tim Prabowo-Sandi menunjuk BW sebagai ketua tim kuasa hukum mereka. Integritas Bambang Widjojanto dalam penegakan korupsi dinilai sesuai dengan Visi Prabowo-Sandi dalam memerangi korupsi yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Visi Prabowo-Sandi dalam memerangi korupsi itu terlihat jelas 5 visi-misi Indonesia Menang. Meski pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi terkait kecurangan Pilpres 2019, ketajaman Bambang Widjojanto dalam penanganan kasus sengketa Pilpres 2019 banyak mendapat apresiasi publik.

Kalah di Mahkamah Konstitusi perjuangan Bambang Widjojanto dan Prabowo Subianto tidaklah padam, semangat menegakkan keadilan dan perang terhadap korupsi terus berkumandang. Komitmen dalam pemberantasan korupsi menjadi latarbelakang penting dalam perbincangan mengenai rekonsiliasi. Indonesia yang sejuk tanpa polarisasi politik yang tajam memang menjadi tajuk utama dari kesepakatan rekonsiliasi antar Prabowo dan Jokowi. Tapi di belakang itu pemerantasan kasus korupsi dan memastikan anggaran negara tidak bocor adalah isu yang terus disuarakan oleh Prabowo Subianto. Prabowo ingin pemerintahan ke depan yang akan dipimpin oleh Joko Widodo memberikan perhatian khusus dalam masalah pengusutan kasus korupsi yang berskala besar, sehingga tidak ada lagi anggaran yang terbuang secara sia-sia ke kantong para koruptor.

Perang melawan korupsi adalah pokok perbincangan penting yang mendasari momentum rekonsiliasi, selain persoalan kembali merekatkan solidaritas sesama anak bangsa yang selama ini terbelah akibat pilihan politik. Penuntasan dan perhatian khusus pada kasus korupsi manjadi sodoran syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah ke depan sebelum rekonsiliasi dapat direalisasikan.

Seturut perbincangan mengenai momen rekonsiliasi yang sudah berdengung sejak awal Juni dan kesepakatan akan bermuara pada pertemuan Prabowo-Joko Widodo, yang akhirnya teralisasi pada 13 Juli 2019. Ada momen penting lain yang juga sedang berlangsung, selama rekonsiliasi hangat menjadi sebuah perbincangan, yaitu pendaftaran Calon Pimpinan KPK yang berlangsung sejak 17 Juni sampai 05 Juli 2019. 

Selama proses pendaftaran hingga proses ditutup, nama Bambang Widjojanto tak jua muncul sebagai calon yang mendaftar. Ada gerangan apakah yang membuat Bambang Widjojanto tidak mendaftar sebagai Pimpinan KPK dan Prabowo Subianto tidak pula terlihat gelagatnya memberikan mandat penegakan korupsi kepada Bambang Widjojanto?

Bambang Widjojanto adalah sosok pendekar hukum pemberatasan korupsi di Indonesia, dan merupakan tokoh penting dalam sejarah pemberantasan kasus korupsi. Tapi mengapa Prabowo tidak mengorbitkan nama Bambang Widjojanto masuk ke dalam bursa Calon Pimpinan (Capim) KPK. 

Bukankah pemberantasan korupsi juga merupakan poin penting dalam pembicaraan rekonsiliasi. Padahal Bambang Widjojanto dan Prabowo telah begitu dekat sebagai seorang kawan yang sama-sama berjuang menyelesaikan sengketa kecurangan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Tapi mengapa Prabowo Subianto tidak ingin mengamanahkan pemberantasan korupsi di tangan Bambang Widjojanto.  

Ah apa mungkin kedekatan Bambang Widjojanto dengan Blok Islam Konservatif yang menyebabkan Prabowo Subianto enggan menaruh amanah pemberantasan korupsi pada Bambang Widjojanto. Prabowo pasca rekonsiliasi dinilai banyak pihak ingin cerai dengan Blok Islam Konservatif yang selama ini mendukungnya. Kedekatan Bambang dengan kubu Islam konservatif tersebut pun begitu kuat berhembus, bahkan kubu tersebut sampai menjalar ke tubuh anggota dalam struktur KPK.