[caption id="attachment_392954" align="aligncenter" width="668" caption="Metrotvnews.com"][/caption]
Tidak salah saya membuat judul Save Polri, dan juga bukan satire, tapi memang itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam tulisan ini.
Dari kemarin siang, saya sudah melihat dan membaca berita tentang penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri, ketika Bambang selesai mengantarkan putranya ke sekolah di Jl Komplek Timah, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Sangat mengejutkan, ketika dikonfirmasi tentang berita itu, Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti membantah bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto ditangkap petugas Bareskrim Polri.
Itu berarti Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, sama sekali tidak mengetahui sama sekali tindakan yang dilakukan Kabareskrim yang baru Irjen Budi Waseso.
Sungguh luar biasa keberanian, Kabareskrim, Irjen Budi Waseso melakukan penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang berarti penangkapan seorang pejabat negara, tanpa mengkonfirmasi dahulu ke Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti.
Memang benar, bahwa dalam hal penyidikan dan tindakan penangkapan adalah independen, jadi Kabareskrim tidak harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu, masalah penangkapan itu, kepada Plt Kapolri Badrodin Haiti. Tapi, apakah Kabareskrim, Irjen Budi Waseso yang baru saja menggeser Kabareskrim, Irjen Suhardi Alius, tidak tahu bahwa Bambang Widjojanto adalah pejabat negara yang memegang sebuah jabatan vital dalam hal penegakan hukum?
Sependapat dengan hal itu, mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno juga mengkritik sikap Kabareskrim, Irjen Budi Waseso, ketika tidak mengkonfirmasikan terlebih dahulu perihal penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada Plt Bhadrodin Haiti.
Walaupun, proses pengangkatan Irjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim tidak sah, menurut mantan Wakapolri Oegroseno, karena sebagai Wakapolri, Badrodin Haiti, tidak ada bisa menanda tangani surat pengangkatan dan melantik. Meski, Presiden Jokowi sudah memberikan mandat kepada Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.
Tapi, keberanian Kabareskrim (ilegal menurut Oegroseno), Irjen pol, Budi Waseso, tidak sampai disitu saja, karena setelah melakukan pemeriksaan, Kabareskrim Budi Suseno, tetap ngotot ingin melakukan penahanan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, meskipun sebelumnya, Plt Kapolri Badrodin Haiti sudah mengatakan tidak akan melakukan penahanan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Dua kali, dalam satu hari Kabareskrim Irjen Budi Waseso, telah melakukan tindakan tanpa konfirmasi dan tidak mengindahkan, Plt Kapolri Badrodin Haiti, itu sebuah keberanian yang sangat jarang terjadi dalam tubuh kepolisian.
Tindakan Kabareskrim, Irjen Budi Waseso bisa dianggap pelecehan dan pembangkangan terhadap Plt Kapolri Badrodin Haiti. Ini yang tidak boleh dibiarkan terjadi, karena bagaimana mungkin, seorang bawahan bisa semaunya melakukan tindakan seperti itu kepada Pelaksana Tugas Kepala Kepolisan Republik Indonesia??
Sebagai Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, sudah harus secepatnyanya melakukan tindakan keras, terhadap Kabareskrim, Irjen Budi Waseso supaya kedepannya, tidak ada yang mencoba untuk melecehkan posisinya lagi.
Tindakan Kabareskrim Budi Waseso yang merendahkan Plt Kapolri, Badrodin Haiti, selain bisa membuat citra Kepolisian Republik Indonesia terpuruk semakin dalam, juga menyisakan beberapa pertanyaan.
*Apakah tindakan Kabareskrim Budi Waseso tersebut adalah murni tindakannya sebagai Kabareskrim?
-Saya sama sekali tidak yakin bahwa Kabareskrim Budi Waseso, mau dan berani melakukan hal itu, jika tidak mendapat dukungan dari beberapa pihak lain. Karena, tidak mungkin Budi Waseso tidak tahu etika, dan tidak tahu resiko yang akan menimpanya.
Jadi, saya sangat yakin bahwa Budi Waseso tidak bertindak atas kemauannya sendiri, pasti ada dorongan dan desakan dari pihak lain, supaya Budi Waseso melakukan kedua keberanian diluar kebiasaan dan etika dalam tubuh Polri. Ini yang paling penting untuk diungkap. Siapa saja orang yang mendorong dan mempengaruhi Budi Waseso.
*Seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu lalu, http://hankam.kompasiana.com/2015/01/17/inikah-penyebab-sutarman-diberhentikan-717428.html, saya mempertanyakan apakah Kapolri Jenderal Sutarman dikudeta perwira bawahannya?? Dan mengapa Kabareskrim yang sebelumnya Komjen Suhardi Alius yang loyal kepada Polri digeser posisinya? Apakah Komjen Suhardi Alius yang memberikan data kepada KPK terkait rekening gendut Komjen Budi Gunawan???
-Hal ini perlu diungkap dan diselesaikan secepatnya, karena sangat berbahaya bila sampai terjadi perang bintang didalam tubuh Polri. Saya yakin jika Polri tidak segera dibersihkan dari orang orang (baca : perwira) kotor dalam tubuh Polri, bukan hanya akan terjadi Cicak Vs Buaya Jilid III seperti kasus penangkapan Wakil Ketua KPK saja yang akan terjadi, tapi pasti akan kejadian yang lebih heboh lagi..
*****
Itu memang hanya sekedar asumsi saya, yang bukan siapa siapa, bahkan bisa disebut hanya penulis abal abal tanpa ilmu, tapi jika marilah kita berfikir lebih logis lagi.
Jika terbukti Budi Gunawan melakukan korupsi, apakah mungkin Budi Gunawan bekerja sendiri? Ini tidak mungkin, karena dalam setiap kasus korupsi, pasti akan menyeret banyak pihak yang terlibat.
Hal itu bisa dilihat dengan jelas, ketika KPK memanggil saksi dari pihak kepolisian namun para saksi dari kepolisian itu tidak mau datang. Apa alasan yang sebenarnya mereka tidak mau memenuhi panggilan KPK, apakah mereka takut memeberikan keterangan atau juga terlibat??? Kalau mereka takut, apa yang mesti ditakutkan oleh seorang para perwira itu?
Apakah mungkin, tindakan Budi Gunawan itu hanya sekedar mempertahankan egonya, ketika Budi Gunawan tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya, walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka?
Mengapa Budi Gunawan tetap ngotot ingin menjadi Kapolri, bahkan nekad mem pra peradilkan KPK??? Apakah hanya untuk menunjukan sikap tidak tahu diri saja tanpa didasari dengan perhitungan yang matang???
Jelas Budi Gunawan tidak cuma modal nekad dan tidak tahu malu saja, tapi Budi Gunawan sudah memperhitungkan dengan cermat dan mempunyai kekuatan super besar yang berasal dari berbagai pihak (internal maupun eksternal). Sehingga Budi Gunawan sangat yakin bisa menghancurkan siapapun yang akan berhadapan dengannya.
Kasus penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, penggeseran Kabareskrim Suhardi Alius, pemberhetian Kapolri Jenderal Sutarman, dan kasus penangkap Wakil Ketua KPK oleh Bareskrim Polri, jelas itu semua berkaitan erat.
Polri sebaiknya tidak perlu menyangkal tentang hal itu dengan alasan yang aneh aneh lagi, karena masyarakat tidak bodoh, buta dan tidak tuli.
Karena dalam acara Kompasiana TV malam tadi, Kadiv Human Polri Irjen Pol Ronny. F. Sompie, terlihat ngotot dan menutupi dengan mengatakan bahwa penangkapan Wakil Ketua KPK tidak ada politisisasi tapi karena Polri sudah mempunyai tiga alat bukti yang bisa menyeret Bambang Widjojanto ke pengadilan.
Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dan rencana penahanannya oleh Kabareskrim Budi Waseso, bukanlah puncak dari perseteruan antara KPK dan Polri, ini tidak bisa dianggap selesai hanya dengan dilepaskan, Bambang Widjojanto untuk ditangguhkan penahanannya. Dan juga bukan merupakan puncak dari perang bintang yang terjadi dalam tubuh Polri, tapi saya yakin bahwa masalah ini pasti akan terus berlanjut.
Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan lebih serius, setelah kasus ini, pasti akan ada kejadian yang lebih heboh lagi pada tingkat yang akan membahayakan keutuhan Polri sendiri. Terlebih lagi, Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso beberapa waktu lalu, sudah mengatakan ada penghianat ditubuh Polri.
Jadi hal itu tidak bisa diselesaikan oleh intern Polri saja, karena bagiamana mungkin Polri yang sekarang sudah dipenuhi oleh para perwira kotor yang tidak kredibel, untuk bisa menyelesaikan masalahnya menjadi Polri yang baik? Akan sia sia saja membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor juga. Maka, untuk membereskan Polri, perlu campur tangan dari banyak pihak terutama Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Perlu keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi, untuk secepatnya membersihkan Polri dari para perwira kotor yang menempel ditubuh Polri.
*****
Sangat benar tindakan masyarakat yang datang berdemostrasi datang ke Mabes Polri, dengan "SAVE KPK" untuk menyelamatkan Indonesia. Namun, jika kita mau melihat lebih jauh lagi akar masalah dari semua kejadian itu, sebenarnya justru ada dalam tubuh Polri.
Seandainya saja, Polri terdiri dari orang orang yang jujur dan murni untuk berbakti kepada negara, melayani masyarakat, hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi.
Begitu juga KPK, tidak diperlukan lagi, tugas mereka sudah selesai, karena para penegak hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi sudah bekerja sebagaimana mestinya....
KPK yang merupakan lembaga Ad Hoc alias tidak permanen, yang dibentuk pemerintah, tidak akan pernah berhenti digoyang oleh para koruptor, selama Polri tidak benar benar bersih...
Jika kita tidak segera menyelamatkan Polri dari para oknum kotor yang melekat ditubuh Polri, maka sampai kapanpun Polri akan tetap rusak dan bukan tidak mungkin akan terjadi kehebohan yang lebih hebat lagi....
Catatan :
*Walaupun citra polisi semakin buruk, namun jika kita ingin tidur dengan tenang, kita tetap membutuhkan polisi ada ditengah tengah masyarakat....
*Siapa yang diuntungkan dan berjingkrak jingkrak melihat perseteruan KPK-Polri? Jelas para koruptorlah yang bertepuk tangan sambil menari dan berjingkrak kesenangan. Maka dari itu, mari bersama kita selamatkan negeri ini dengan menyelamatkan semua aset bangsa, terutama para penegak hukum kita dari tangan para koruptor....
Salam Damai...
