Tim Independen bentukan Presiden Jokowi telah bekerja sangat cepat, terhitung baru saja dibentuk sejak hari Minggu, 25 Januari 2015 tapi hari Rabu, 28 Januari 2015, sudah menghasilkan 5 poin untuk direkomendasikan ke Presiden Jokowi.
Pada poin ke-2, dari 5 buah poin yang direkomendasikan oleh Tim Independen berbunyi sebagai berikut:
“Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.”
Jadi bisa disimpulkan dengan jelas bahwa, Tim Independen meminta dan mengusulkan, supaya Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi akan atau mau memakai rekomendasi dari Tim Independen tersebut, sebagai alat untuk bisa membuat keputusan memberhentikan sementara Komjen Pol Budi Gunawan sampai kasusnya selesai diproses?
Karena, rekomendasi itu hanya berupa usulan saja dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Presiden Jokowi untuk melaksanakannya.
Jika poin ke-2 yang direkomendasikan Tim Independen digunakan oleh Presiden Jokowi, maka akan timbul permasalahan baru yang tidak kalah rumitnya.
Karena proses pemilihan Kapolri baru akan dimulai dari awal lagi. Dan itu berarti, Presiden Jokowi akan mengajukan calon Kapolri baru, untuk kemudian diserahkan lagi ke DPR.
Dengan begitu, harus ada nama baru yang akan diajukan lagi ke DPR, dan kita tahu bahwa pada saat Komjen Budi Gunawan diajukan ke DPR, semua anggota DPR sudah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Jadi, bagaimana jika semua calon yang diajukan oleh Presiden Jokowi, kemudian ditolak oleh DPR? Dengan alasan, Presiden Jokowi tidak menghargai kerja DPR, yang sebelumnya sudah menyetujui calon yang diajukan.
Bagaimana jika Presiden Jokowi menolak usulan atau rekomendasi dari Tim Independen, dan Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, tapi kemudian Presiden Jokowi menonaktifkannya.
