[caption id="attachment_382057" align="aligncenter" width="520" caption="http://www.sayangi.com"][/caption]
Sejak Ketua Umum PPP yang lalu Suryadharma Ali, menetapkan haluan politik PPP untuk bergabung dengan KMP, Emron Pangkapi dan Romahurmuzy tidak setuju dengan sikap SDA. Emron Pangkapi dan Romahurmuzy yang ingin PPP mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, lalu mengkudeta Suryadharma Ali. Lewat Muktamar di Surabaya yang berakhir tanggal 17 oktober 2014 lalu, Romahurmuzy telah ditetapkan menjadi Ketua Umum PPP.
Namun pada tanggal 30 Oktober, kubu Suryadharma Ali juga menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Jakarta. Dalam Muktamar VIII di Jakarta tersebut, memilih dan menetapkan Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP yang baru, menggantikan Suryadharma Ali yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dana haji.
Seperti diberitakan beberapa media beberapa waktu lalu bahwa, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubeir atau Mbah Moen, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP versi Ketua Umum Djan Faridz. Mbah Moen  mengatakan kehadirannya karena Mahkamah PPP mengakui jika Munas di Jakarta sah.
Ketika PTUN Jakarta, mengabulkan gugatan PPP versi Muktamar VIII Jakarta terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly, maka bisa dianggap kubu Djan Faridz sudah memenangkan pertarungan dalam perebutan kekuasaan di tubuh PPP.
PPP versi Djan Faridz, yang awalnya sudah mendukung KMP mati matian, namun ternyata hanya diberi angin surga doang. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz dkk, sekarang benar benar sangat sadar, sesadar sadarnya bahwa PPP hanya dipermainkan oleh KMP, karena dalam pembagian kekuasaan di parlemen, PPP tidak mendapat jatah samasekali.
KMP malah memberikan porsi yang sangat banyak diparlemen, kepada Partai Demokrat yang berjasa menggulirkan polemik RUU Pilkada. Partai Demokrat telah sukses dan berani tampil malu melakukan tindakan pengecut ketika mereka WO, sewaktu sidang paripurna beberapa waktu lalu. KMP lalu memberikan hadiah yang sangat besar untuk Partai Demokrat.
Dua kursi pimpinan DPR/MPR didapat oleh Partai Demokrat dari hasil WO tersebut. Namun ternyata hadiah KMP tersebut berakhir dengan sia sia karena SBY mengeluarkan perpu untuk menggagalkan RUU Pilkada Langsung dan RUU Pilkada Langsung sekarang hanya tinggal nasi basi.
Akhirnya, karena PPP merasa "sudah ditipu" oleh KMP, dan karena kekecewaan yang amat sangat terhadap KMP, sekarang kedua kubu PPP ingin segera mengadakan islah dan bersatu ingin mendukung KIH di pemerintahan. Setelah mendapat restu dari Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubeir, lalu  Ketua Umum PPP versi Muktamar  Jakarta, Djan Faridz, segera mengubah haluan PPP, dari yang sudah ditetapkan oleh Suryadharma Ali.
Niat PPP untuk bergabung dengan KIH sudah jelas, tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin dapat jatah kekuasaan, dan hal itu terang terangan sudah dikatakan oleh Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta, A. Dimyati Natakusumah.
Menurutnya, seharusnya PPP mendapat jatah jabatan strategis di posisi diparlemen. Padahal, hasil Mukamar PPP di Jakarta memutusan bergabung di KMP. "Tapi, kenyataannya PPP tidak dapat porsi apapun," ucapnya.
Menurut Dimyati, bila PPP bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat bukan tidak mungkin mendapat jatah strategis.
"Tapi kalau kami berada di KIH, bisa KIH berubah-berubah pikiran berikan posisi kepada kami, kenapa tidak. Memberikan posisi kepada kami posisi di pemerintahan kan banyak, ada duta-duta besar. Ada komisaris BUMN, ada juga lain-lain. Bisa saja kami dikasih," ujarnya. (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/11/sekjen-ppp-kami-gabung-kih-pasti-dapat-jatah)
Walaupun Suryadharma Ali sudah membantah pernyataan dari Sekjen PPP Dimyati Natakusumah, pertanyaannya adalah....:
Apakah PPP mau tetap bergabung dengan KMP sehingga mereka akan masuk ke lubang yang sama dua kali? Apalagi mengingat bahwa PPP tidak dibutuhkan lagi oleh KMP.
Apalagi yang diharapkan oleh PPP jika mereka tetap bergabung dengan KMP?ApakahPPP menunggu untuk ditendang oleh KMP, baru mereka mau pergi?
Saya sudah perkirakan dan analisa sebelumnya, bahwa pada akhirnya PPP akan segera bergabung dengan pemerintah. Begitu juga dengan analisa saya tentang sang Pelanduk, Partai Demokrat, yang benar benar akan mengeruk keuntungan yang sangat besar dan menjadi faktor penentu dalam peperangan Gajah dengan Gajah, antara KMP dan KIH.
Selain faktor terpecahnya Golkar yang sebagian ingin bergabung ke KIH, nah dari masalah/kisruh PPP itulah, makanya kenapa Ical mau dan tanpa malu malu lagi menjilat ludahnya sendiri, untuk menganulir keputusan Munas Golkar, padahal Munas Golkar di Bali, sudah terang terangan telah memutuskan untuk menolak perpu pilkada. ARB sudah tahu dan menghitung, bahwa KMP pasti kalah jika terjadi voting di paripurna dalam usahanya menolak perpu.
Ical tanpa basa basi, tanpa ada rapat rapat resmi segala macam, telah berani mengambil keputusan sepihak mendukung perpu pilkada. Tapi yang lebih aneh dan lucu, keputusan itu disampaikan hanya lewat media sosial Twitter...
Tampaknya ARB sudah tidak ada muka lagi untuk berhadapan dengan kader Golkar sehingga hanya berani menyampaikan keputusannya lewat Twitter.
Mengenai Ical yang  menjilat ludah sendiri untuk menganulir keputusan Munas Golkar, menurut pengamat politik, menandakan Ical semakin matang dalam berpolitik, tapi menurut saya, hitungan tambah tambahan kaya gitu mah, anak SD juga bisa, dan memang sudah dari dulu karakter menjilat ludah sendiri, seperti itu selalu ada dalam diri politikus negeri ini...
Makanya, jangan pernah heran lagi kalau politikus sering menjilat ludah sendiri, dan jangan pernah merasa heran juga kalau orang politik omongannya ga bisa dipercaya sama sekali. Jangankan omongan, yang sama sekali tidak ada berpengaruh apa apa, janji dan sumpah dibawah kitab suci pun, mereka berani melanggarnya....
Catatan :
Sekali lagi, kita telah ditunjukkan oleh politikus negeri ini, bahwa mereka begitu terlihat sangat haus dan lapar akan kekuasaan. Mereka sudah tidak malu-malu lagi mengungkapkan ke media tentang kerakusannya...
Sekarang tinggal bagaimana sikap kita, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, masihkah kita menginginkan orang-orang seperti ini mewakili suara kita lagi di parlemen? Masihkah mereka ini layak untuk kita pilih lagi nanti? Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa siapa yang berkuasa sebenarnya dan yang busuk akan tersingkir pada pemilihan yang akan datang nanti!
Salam Damai....
