[caption id="attachment_382057" align="aligncenter" width="520" caption="http://www.sayangi.com"][/caption]
Sejak Ketua Umum PPP yang lalu Suryadharma Ali, menetapkan haluan politik PPP untuk bergabung dengan KMP, Emron Pangkapi dan Romahurmuzy tidak setuju dengan sikap SDA. Emron Pangkapi dan Romahurmuzy yang ingin PPP mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, lalu mengkudeta Suryadharma Ali. Lewat Muktamar di Surabaya yang berakhir tanggal 17 oktober 2014 lalu, Romahurmuzy telah ditetapkan menjadi Ketua Umum PPP.
Namun pada tanggal 30 Oktober, kubu Suryadharma Ali juga menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Jakarta. Dalam Muktamar VIII di Jakarta tersebut, memilih dan menetapkan Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP yang baru, menggantikan Suryadharma Ali yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dana haji.
Seperti diberitakan beberapa media beberapa waktu lalu bahwa, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubeir atau Mbah Moen, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP versi Ketua Umum Djan Faridz. Mbah Moen  mengatakan kehadirannya karena Mahkamah PPP mengakui jika Munas di Jakarta sah.
Ketika PTUN Jakarta, mengabulkan gugatan PPP versi Muktamar VIII Jakarta terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly, maka bisa dianggap kubu Djan Faridz sudah memenangkan pertarungan dalam perebutan kekuasaan di tubuh PPP.
PPP versi Djan Faridz, yang awalnya sudah mendukung KMP mati matian, namun ternyata hanya diberi angin surga doang. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz dkk, sekarang benar benar sangat sadar, sesadar sadarnya bahwa PPP hanya dipermainkan oleh KMP, karena dalam pembagian kekuasaan di parlemen, PPP tidak mendapat jatah samasekali.
KMP malah memberikan porsi yang sangat banyak diparlemen, kepada Partai Demokrat yang berjasa menggulirkan polemik RUU Pilkada. Partai Demokrat telah sukses dan berani tampil malu melakukan tindakan pengecut ketika mereka WO, sewaktu sidang paripurna beberapa waktu lalu. KMP lalu memberikan hadiah yang sangat besar untuk Partai Demokrat.
Dua kursi pimpinan DPR/MPR didapat oleh Partai Demokrat dari hasil WO tersebut. Namun ternyata hadiah KMP tersebut berakhir dengan sia sia karena SBY mengeluarkan perpu untuk menggagalkan RUU Pilkada Langsung dan RUU Pilkada Langsung sekarang hanya tinggal nasi basi.
Akhirnya, karena PPP merasa "sudah ditipu" oleh KMP, dan karena kekecewaan yang amat sangat terhadap KMP, sekarang kedua kubu PPP ingin segera mengadakan islah dan bersatu ingin mendukung KIH di pemerintahan. Setelah mendapat restu dari Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubeir, lalu  Ketua Umum PPP versi Muktamar  Jakarta, Djan Faridz, segera mengubah haluan PPP, dari yang sudah ditetapkan oleh Suryadharma Ali.
Niat PPP untuk bergabung dengan KIH sudah jelas, tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin dapat jatah kekuasaan, dan hal itu terang terangan sudah dikatakan oleh Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta, A. Dimyati Natakusumah.
Menurutnya, seharusnya PPP mendapat jatah jabatan strategis di posisi diparlemen. Padahal, hasil Mukamar PPP di Jakarta memutusan bergabung di KMP. "Tapi, kenyataannya PPP tidak dapat porsi apapun," ucapnya.
