[caption id="attachment_393518" align="aligncenter" width="320" caption="tribunnnews.com"][/caption]
Situasi yang berkembang sudah sedemikan rupa dan tidak lagi bisa diprediksi, sejak Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dilaporkan ke Bareskrim, atas kasus keterangan palsu di persidangan sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 2010.
Berturut turut semua pimpinan KPK, sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tinggal menunggu waktu saja apakah Bareskrim bisa dengan cepat menetapkan semua pimpinan KPK sebagai tersangka.
Jika sampai hal itu terjadi, maka KPK yang selama ini telah terbukti menjadi musuh para koruptor akan lumpuh. Dan runtuhlah cita cita bangsa ini untuk bisa melawan koruptor dan pupus harapan kita untuk menjadi bangsa yang maju.
Suara relawan Jokowi, yang dulu kompak bersatu padu dalam misi mengusung Jokowi sebagai Presiden Indonesia, beberapa hari ini mulai terpecah belah, banyak yang mulai kecewa dan antipati terhadap Presiden Jokowi. Ini yang harus dicegah dan tidak boleh terjadi.
Melihat keadaan seperti itu, maka saya tergerak untuk terus menulis masalah ini selama beberapa hari terakhir ini. Saya hanya ingin mencoba memberi pemikiran yang mungkin sebelumnya tidak terpikir.
*****
Dalam usahanya memenuhi janji pilpres kepada Komjen Pol Budi Gunawan, PDIP dan Partai Nasdem, mati matian memaksakan kehendaknya untuk menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun apa daya, usaha tersebut bisa dijegal oleh ketua KPK Abraham Samad. http://sosbud.kompasiana.com/2015/01/26/masih-berani-melawan-budi-gunawan-719587.html
Kekisruhan antara Polri dan KPK, seperti yang yang saya tulis http://sosbud.kompasiana.com/2015/01/24/save-polri-719070.html tidak akan berakhir sampai dengan dilepaskannya Bambang Widjojanto, dari upaya penahanan oleh Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. Tapi kekisruhan KPK dan Polri akan terus berlanjut sampai misi balas dendam Polri kepada KPK terbayar tunai...
Karena pada dasarnya Polri, yang telah dikuasai oleh kelompok Budi Gunawan, tidak akan pernah bisa puas sampai tujuan mereka tercapai, yaitu membalas perlakuan KPK yang sudah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dan tetap menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Bahkan, setelah DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, ketika itu Presiden Jokowi sudah meminta Komjen Budi Gunawan untuk mundur, namun Budi Gunawan sudah berani menolak permintaan Presiden Jokowi.
PDIP dan Partai Nasdem, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah ini. Jadi sebagai masyarakat, jangan sampai kita terbawa arus pemikiran orang orang partai tersebut, yang jelas jelas sudah memaksakan kehendaknya terhadap Presiden Jokowi.
Jangan sampai suara kita terpecah belah, membela sana atau membela sini. Bahkan bukan sedikit dari relawan dan media yang pada pilpres lalu mendukung pasangan Jokowi-JK, sekarang mulai kelihatan kecewa dengan tindakan Presiden Jokowi.
Seharusnya, jika kita mau melihat lebih teliti lagi, kita akan tahu sumber atau akar masalah tersebut.
Bukan dengan cara melihat akibat dari masalah yang telah ditimbulkan, tapi kita harus melihat penyebab semua ini bisa terjadi . Karena, jika kita hanya melihat efek atau akibat dari semua kekisruhan ini, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya.
Dan bukan tidak mungkin, dikemudian hari akan timbul masalah yang sama. Yaitu, hutang janji politik yang harus dibayar oleh PDIP dan Partai Nasdem.
Ada baiknya masyarakat tidak ikut terpancing untuk menyalahkan Presiden Jokowi yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Begitu juga media, jangan memberikan asumsi kepada masyarakat seakan akan titik awal kisruh ini terjadi setelah penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Karena awal mula dari masalah ini bukan dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri!!!
Tapi desakan PDIP dan Partai Nasdem kepada Presiden Jokowi untuk bisa memberikan kursi kepada Komjen Pol Budi Gunawan!!! Ini yang harus diluruskan oleh media karena itu adalah akar masalah yang sebenarnya..
*Seorang bijak membuat keputusan sendiri, orang bodoh mengikuti opini publik (-Grantland Rice-)
Harus diingat lagi, bahwa sejak awal pembentukan kabinet, nama Budi Gunawan sudah disodorkan kepada Presiden Jokowi, namun waktu itu Presiden Jokowi memberikan daftar nama calon menteri kepada KPK. Dan KPK mencoret nama Komjen Budi Gunawan dengan stabilo merah karena Budi Gunawan terindikasi menerima gratifikasi. Dengan alasan itu Presiden Jokowi bisa menolak Budi Gunawan.
Jadi, bukan kali ini saja nama Komjen Budi Gunawan diasongkan kepada Presiden Jokowi, dan terbukti Presiden Jokowi telah didesak oleh PDIP dan Partai Nasdem untuk menerima Komjen Pol Budi Gunawan.
Dan itu berarti dua kali sudah Komjen Pol Budi Gunawan dijegal oleh KPK dalam tempo yang berdekatan.
Mengapa Presiden Jokowi tidak menolak dengan tegas permintaan PDIP dan Partai Nasdem? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diucapkan oleh relawan...
Bagaimana mungkin Presiden Jokowi bisa dengan tegas menolak untuk kedua kalinya, permintaan PDIP dan Partai Nasdem yang notabene telah membawanya menjadi orang No 1 di negeri ini?
Benar, saat ini Jokowi adalah Presiden Indonesia, yang berarti Presiden Rakyat Indonesia. Jokowi bukanlah Presiden dari PDIP maupun Partai Nasdem, tapi apakah kita lupa, bahwa seorang Presiden atau pemerintah sangat butuh dukungan dari parlemen, terlebih partai koalisinya sendiri!!!
Sadar ga sih, kalau pemerintah itu sangat bergantung pada parlemen? Jadi, suka tidak suka, senang tidak senang, kita semua masih tergantung oleh parlemen.
Karena, jika saja Presiden Jokowi berani melakukan tindakan tegas, menolak Komjen Pol Budi Gunawan secara terang terangan, dan berusaha melepaskan diri cengkraman PDIP dan Partai Nasdem. Itu akan membuat PDIP dan Partai Nasdem marah besar.
Dan bisa dipastikan semua program kerjanya berantakan, karena tidak didukung oleh anggaran dan pembantu yang loyal. Akibatnya yang menanggung adalah rakyat sendiri .
Bahkan, bukan hanya program kerja saja yang akan berantakan, tapi jika presiden tidak mendapat dukungan sama sekali di parlemen, bisa dipastikan pemerintahan Jokowi-JK, tinggal menghitung hari dan menunggu waktu yang tepat untuk digulingkan.
Itulah yang dipikirkan oleh seorang Jokowi dalam permasalahan ini. Begitu banyak masalah dan begitu banyak kepentingan yang sedang bermain. Dan Jokowi harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, tanpa harus mengorbankan lebih banyak bidaknya lagi.
Mengapa Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh mantan Wakil Gubernur Ahok yang mengundurkan diri dari partai?
Karena, rencana kerja Ahok sudah berjalan lebih dari satu tahun dan walaupun Ahok mundur dari dari Gerindra, tapi Ahok masih ada partai yang mendukungnya yaitu PDIP.
