Negara-negara Melanesia kembali lagi mengkritik Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi sasaran terkait Papua dan Papua Barat. Kali ini Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Papua Barat di Dewan HAM PBB pada tanggal 18 September 2019. Pernyataan itu disampaikan pada sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Sumbue Antas dari Misi Permanen Vanuatu ke PBB.
Selain itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga mengatakan keprihatinan mendalam mereka terkait pelanggaran HAM kepada Dewan HAM PBB. Secara khusus dalam hal kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta diskriminasi rasial terhadap orang Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Tentu saja pelaporan oleh negara-negara Melanesia ini kepada Dewan HAM PBB bukanlah yang pertama kali. Kali ini mereka memanfaatkan kerusuhan terkait papua yang belakangan ini terjadi untuk diangkat menjadi pelanggaran HAM oleh Indonesia terhadap warga Papua Barat.
Pastinya Indonesia tidak tinggal diam dengan hal ini. Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua telah menurunkan tim untuk mendalami kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Jayapura. Melalui pendalaman tersebut menemukan kesamaan pola kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Kesamaan pola tersebut adalah adanya penyusup yang mengkoordinir pengrusakan, penyerangan terhadap aparat, dan membawa bendera bintang kejora.
Penyusup ini tentu berafiliasi kepada separatis. Dan pastinya ada keterhubungan dengan pihak dari luar Indonesia yang menginginkan papua rusuh dan kedepannya menginginkan papua lepas dari Indonesia. Kalau tidak ada hubungannya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah dari mana sumber dana mereka? Tentu ada maksud terselubung dari mereka yang selalu mengusik Indonesia dengan isu pelanggaran HAM papua.
Komitmen Indonesia terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB. Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya.
Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN (Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) dan Komisi HAM OKI (Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation/IPHRC OIC). Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrument utama HAM semuanya terintegrasi dalam system hukum nasional dibanding empat oleh Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.
Indonesia ada diantara segelintir negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM. Dan saat ini generasi keempat dari rencana tersebut dari 2015 sampai 2019. Indonesia memiliki Komnas HAM yang aktif dan kuat sejak tahun 1993, masyarakat sipil aktif dan bebas.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya, Bersama dengan perlindungan HAM di semua level, hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.
Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang sangat kaya. Kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan keberagamannya, kaya akan budayanya, kaya akan hasil tanahnya, kaya akan hasil lautnya, dll. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila banyak kepentingan luar yang ingin memecah Indonesia baik dari dalam maupun luar.
Tapi ingat bahwa Indonesia juga adalah negara yang berdaulat dan memiliki integritas teritori. Apabila Kedaulatan Indonesia dan integritas teritori selalu diusik, Indonesia tidak akan diam. Ada peribahasa Indonesia mengatakan "menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri" yang artinya bila berbuat sesuatu yang jahat, perkara itu akan terkena kembali kepada kita sendiri.
