Perguruan Tinggi menyuguhkan atmosfer pendidikan yang lebih terfokus dan mendalam, juga menawarkan lingkungan yang intelek. Untuk bisa survive sebagai mahasiswa, dikatakan perlu daya berpikir lebih daripada mereka yang tidak mengenyam bangku kuliah.
Tanpa bermaksud mengeneralisir dan menyalahi takdir, kondisi ini tidak salah jika mahasiswa dikatakan mampu melihat serta mengkritisi keadaan pemerintah. Tak hanya otaknya yang diklaim terlatih mengkaji persoalan, mahasiswa berada dibawah institusi legal yang mana track untuk mencapai meja pemerintah lebih dekat. Apalagi, para pengajar di area kampus adalah mereka yang sering bersinggungan langsung dengan pemerintah.
Ditambah lagi, mahasiswa tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintah namun dianggap mampu mengkritisi kebijakan-kebijakannya. Maka posisi mahasiswa menjadi sangat netral dan strategis untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam berpolitik karena menjadi pengawal kebijakan dan penyambung lidah rakyat.
Lihat betapa sebenarnya kita semua ini pada hakikatnya adalah pelaku politik. Bahkan saintis yang sibuk di laboratorium dan teknisi yang sibuk merancang bangunan sekalipun. Jika kehidupan sebagai teknisi misalnya, tidak sejahtera, temuan tidak dihargai, kompetensi tidak terstandardisasi, dan lainnya, apa lagi kalau bukan persoalan politik.
Tinggal bagaimana kita mau mengalokasikan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif sesuai kapabilitas yang kita miliki. Mahasiswa dengan kapabilitas sebesar itu, apakah hanya mau memilih belajar di kelas dan iya-iya saja? Ketika sebetulnya kebertahanan status mahasiswa kita ini diperjuangkan oleh rakyat melalui dana pajak, dan perputaran uang negara. Masih merasa tidak berdosakah untuk bersikap apatis terhadap peristiwa menyangkut rakyat Indonesia.
Andai pemimpin bangsa dapat lahir dari masa lalu yang tidak peduli dan tidak mau mengenal politik, apa mungkin?
