Pergeseran kebijakan data di China, dari regulasi privasi menuju intervensi negara yang lebih luas, menyoroti bagaimana negara dapat menggunakan data sebagai alat strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan menetapkan data sebagai faktor produksi kelima dan memperkenalkan konsep "komunisme data", China menunjukkan bahwa data tidak hanya dapat mendorong inovasi, tetapi juga dapat dikelola untuk mencapai tujuan ekonomi kolektif. Meskipun kebijakan ini telah menghasilkan pertumbuhan yang signifikan di sektor-sektor seperti kendaraan energi baru, risiko terkait dengan kontrol negara yang berlebihan terhadap data tidak dapat diabaikan.
Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan privasi. Negara-negara lain mungkin mempertimbangkan untuk mengadopsi model serupa, tetapi tantangan etika, sosial, dan hukum terkait dengan pengawasan data harus diperhatikan dengan serius. China telah membuktikan bahwa data dapat menjadi komponen penting dari strategi pembangunan nasional, tetapi langkah ini harus diikuti dengan pertimbangan yang hati-hati agar tidak mengorbankan kebebasan individu dan hak-hak privasi.
Referensi
Aho, B. (2024). Data communism: Constructing a national data ecosystem. Big Data & Society, Juli-September, 1--14. https://doi.org/10.1177/20539517241275888
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
