Blok Politik Demokartik

Pesca Reformasi bangsa Indonesia terus mengalami demokratsasi. Demokratisasi yang digadang- gadang akan memperbaiki kehidupan bangsa ternyata masih belum berjalan sesuai harapan. Demokratisasi yang ada justru memperlihatkan defisit demokrasi yang ditandai dengan representasi semu, aktor-aktor pro demokrasi yang terfragmentasi dan ada sebagaian yang termarginalkan dari proses demokratisasi. Pada awalnya untuk memperjuangkan aspirasinya para aktivis LSM terjun ke ranah politik atau sering disebut ‘go politics’.Strategi tersebut diharapkan mendorong aktivis LSM masuk kedalam sistem pengambilan keputusan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki representasi.

            Kenyataanya, ada gejala dari para aktivis LSM mulai menganggap lebih penting mengerjakan agenda-agenda politik. Idealisme yang dibawa sering kali bertabrakan dengan kepentingan partai pengusung, sehingga mau tidak mau idealisme tersebut harus mengalah. Belum lagi, ada kecenderungan dari para aktivis yang ‘go politic’menempuh jalur populisme untuk mempengaruhi atau masuk ke lembaga pengambilan keputusan. Akibat dari ditempuhnya jalur populisme tersebut adalah terabainya mekanisme representasi dikalangan mereka sendiri.

            Demokratisasi yang ada menunjukan perbaikan dalam hal tata pemerintahan dan tumbuhnya komunitas politik yang demokratis segala lini. Sayangnya corak demokrasi di Indonesia masih mengarah pada model top down. Artinya peran dan kontrol masyarakat masih kurang. Lebih parahnya lagi, selama ini kita memaknai demokrasi hanya sebatas elektoral. Demokrasi seolah hanya diartikan sebagai Pemilu. Padahal demokrasi juga terkait dengan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dan tidak didominasi oleh tingkah elit politik.

             Dari pemaparan diatas bukan berati bahwa demokrasi justru tidak membawa ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, masih ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan demokrasi kita. Salah satu hal yang mendesak adalah perbaikan representasi. Kenapa representasi? Seperti yang sudah dijelasakan diatas bahwa demokrasi kita saat ini lebih di dominasi oleh elit. Lembaga dan dan proses politik dikuasi elit. Belum lagi jika kita melihat relasi kuasa. Pemilihan umum yang menyuarakan suara rakyat sebenarnya terjadi ditempat yang bukan vacumkuasa. Artinya masih ada ralasi kuasa yang bekerja di saat rakyat menyuarakan suaranya lewat pemilu. Relasi kuasa tersebut bisa berupa patronase atau relasi lain yang sudah terstruktur dalam masyarakat.

Blok Politik Demokratik

            Gagasan untuk memperbaiki reprentasi adalah adanya Blok Politik Demokratik (BPD). BPD adalah aliansi non-partai yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang selama ini tumbuh sebagai gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil, untuk mempengeruhi proses pengambilan keputusan publik dan menekan lembaga-lembaga politik dalam rangka membangun representasi popular. Maksud dari reprentasi popular adalah representasi politik, representasi kepentingan dan partisipasi langsung. Gagasan BPD ini ada agar masyarakat bisa melakukan kontrol dan bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. 

            Tujuan dari BPD adalah untuk memperbaiki representasi. Model representasi yang ditawarkan adalah representasi alternatif yang berorientasi kepada kerakyatan. Selain itu, adanya BPD ini berjuan untuk de-monopolisasi sistem representasi. Gagasan BPD ini masih baru dan belum terlalu banyak tersosisalisasikan. Hampir mirip dengan partai politik, bedanya BPD tidak ikut dalam pemilu. BPD adalah kolaborasi dari berbagai NGO/CSO, gerakan sosial yang muncul dimasyarakat, dan anggota parpol.

            BPD memiliki ciri sebagai berikut :

• Memiliki plaform yang mempersatukan, maksudnya adalah BPD lebih menekankan pada isu yang bisa diusung bersama-sama. Semua gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil bisa ikut serta.
• Bersifat permanen. Berbeda dengan aliansi –aliansi lain, BPD lebih bersifat permanen.
• Memiliki agenda dan isu yang umum berdasar isu strategis. Jadi BPD dalam agenda dan isunya tidak menganggat isu yang bersifat sektoral.
• Berbasis tritorial. Jadi basis dari BPD adalah perwilyah. Setiap wilayah memilki BPD masing-masing
• Berjenjang (memiliki hieraki)

Blok Politik Demokratik memilki fungsi juga sebagai penghubung 3 arena. Arena yang dimaksud adalah Organiasasi sipil, Asosiasi masyarakat sipil, dan arena politik seperti partai politik dan parlemen.  Agenda utama dari Blok Politik Demokratik adalah sebagai berikut;

Pertama,blok-blok politik demokratik dimaksudnkan untuk melindungi demokratisasi berbasis HAM- termasuk hak-hak sipil dan politik serta bentuk-bentuk representasi politik yang lebih demokratis politik yang lebih demokratis – dari sekenario poltik keteraturan.Kedua,blok-blok politik demokatik dimaksudkan untuk memajukan pemerintahan lokal yang partisipatoris. Ketiga, blok-blok politik demokratik berkepentingan untuk memajukan partisipasi perempuan, juga mempromosikan perspektif-dan-isu-perempuan, dalam berbagai urusan dan proses politik. Keempat, blok politik demokratik berkepentingan pula untuk memajukan berbagai bentuk pakta sosial. Keuangan dari blok politik demokratik berasal dari iuran anggota dan sumbangan sukarela