Bila membahas perjuangan India pasti tidak akan terlepas dari aksi duo kolaborator antara All India National Congress dan Liga Muslim. All India National Congress berdiri pada tahun 1885 dengan tipikal yang radikal, progresif dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Inggris. Kemudian tak lengkap rasanya bila tak membahas partner perjuangannya, yakni Liga Muslim yang berdiri pada tahun 1906 dengan tipikal yang berbeda yaitu bersikap konservatif, reaksioner, dan kooperatif terhadap pemerintahan Kolonial Inggris. Namun dalam perjuangannya Liga Muslim lebih menekankan perjuangan terhadap hak-hak kaum Muslim yang merupakan minoritas di India.
Walaupun terdapat orientasi yang berbeda dari kedua organisasi tersebut, tetapi kedua organisasi ini dapat melakukan kerjasama dan bahu-membahu dalam perjuangan pergerakan India. Hasil kolaborasinya dalam bentuk kongkret pun bisa dirasakan dan dilihat dengan adanya Lucknow Pact pada 1916 yang pokok isinya adalah setuju dengan mekanisme pemilihan terpisah bagi komunitas muslim dan sepakat dengan skema konstitusi India atas dasar dominion. Hal ini diperjuangkan karena tuntutan atas partisipasi rakyat India yang membantu Inggris dalam PD I.
Kolaborasi Duo Pemimpin Kharismatik
Bila meninjau kedua organisasi tersebut, keduanya memiliki pemimpin kharismatik namun memiliki karakter yang berbeda. Bila melihat Mahatma Gandhi dia merupakan pemipin dari All India National Congress dengan tipe politisi populis intelektual. Gandhi memiliki keinginan untuk mengintegrasikan secara harmonis kebudayaan timur (agama hindu) dengan kebuayaan barat. Sedangkan Muhammad Ali Jinnah dia merupakan pemimpin dari Liga Muslim yang merupakan seseorang dengan tipe elitis intelektual yang cenderung berorientasi pada Barat. Namun walaupun cenderung kepada Barat dia tetap memegang teguh agama Islam sebagai prinsipnya.
Persiapan kemerdekaan India dimulai melalui diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun sebelum KMB dilaksanakan, All India National Congress berdasarkan hasil sidang pada Desember 1929 menegaskan bahwa tujuannya ialah tercapainya kemerdekaan penuh (purnasvaral). Namun hal ini tidak akan terjadi bila Inggris masih bercokol di India. Namun pelaksanaan KMB awalnya tercederai dengan adanya perlawan dari All India National Congress dengan  melakukan civil-disabedience dengan melakukan perjalanan menabur garam di pantai India bagian barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya memprotes disahkannya Undang-Undang Garam. Aksi protes ini langsung dipimpin oleh Mahatma Gandhi pada April 1930. Pemerintah kolonial Inggris bersifat reaktif dengan bertindak represif guna menghentikan aksi massa tersebut.
Sekelumit Peristiwa Konferensi Meja Bundar
Setelah berbagai hegemoni dan problematika terjadilah rangkaian dari KMB dengan hasil sebagai berikut:
- KMB I diadakan di London pada November 1930, namun tanpa perwakilan dari pihak All India National Congress. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa India akan mendapat status dominion, akan tetapi Liga Muslim tidak menyetujui perihal tekhnis pemilihan Umum
- KMB II dilaksanakan pada September-Desember 1931 dan dianggap cukup representative karena di hadiri dari pihak All India National Congress dan Liga Muslim. Pada pertemuan ini memiliki tuntutan agar status dominion segera di berikan kepada India. Namun, dalam pertemuan ini terjadi kendala dengan tidak ada kesepakatan dari peserta KMB dalam masalah komunal yang akhirnya membuat Perdana Menteri Inggris, Ramsay Mac Donald menyatakan sikap dengan memberlakukan Communal Award yang memberikan hak bagi masyarakat minoritas untuk mengadakan pemilihan secara terpisah.
- KMB III dilaksanakan pada November-Desember 1932 dianggap gagal karena tidak di hadiri oleh pihak kongres.
Pasca terjadinya KMB yang belum menghasilkan satu titik terang pun, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Inggris di London adalah menyiapkan konstitusi pemerintahanan India. Rencana ini di jalankan oleh penyidik beranggotakan 32 orang yang merupakan anggota parlemen. Hasil kerja dari 32 orang penyidik ini adalah The Government of India Act yang disahkan oleh Viceroy Lord Wellington pada Agustus 1935. Undang-Undang ini memberikan hak otonomi pemerintahan provinsi yang luas kepada orang India dan negara India dijadikan negara federasi antara British-India dengan di perintahkan oleh raja pribumi.
