Reaksi Demo 4 November

Dampak dari pernyataan Ahok yang mengutip Al-Maidah ayat 51 semakin rumit. Beberapa organisasi Islam menggelar aksi demonstrasi 4 November 2016 kemarin. Tuntutan utama dari demonstrasi tersebut adalah adili dan penjarakan Ahok. Rencana demonstrasi ini semakin menjadi aksi masif karena ketua FPI terus-menerus mengajak dan menyerukan muslim diseluruh penjuru Indonesia untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut atas nama agama dan negara.

Aksi demontrasi 4 November tersebut dimaknai secara beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir dampak dari demonstrasi besar-besaran tersebut, mengingat sudah banyak terjadi kasus kekerasan dan kerusuhan setelah demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya pernah terjadi. Kekhawatiran ini sangat terasa, meskipun Rizieq sebagai ketua FPI telah mengatakan bahwa demonstrasi ini tidak digelar dengan tujuan politik atau anti-Tiongkok. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia masih percaya bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini semakin menambah variasi respon masyarakat menjelang datangnya tanggal 4 November 2016.

Kekhawatiran ini masuk akal, mengingat saat ini telah memasuki masa kampanye Gubernur DKI. Dimana Ahok, sebagai tokoh sentral yang disasar demonstrasi ini adalah salah satu kandidat calonan gubernur DKI. Artikel ini pada dasarnya ingin mendiskusikan bagaimana demonstrasi di negara ini dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi. 

Demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ide dasar demonstrasi yaitu menyampaikan pendapat dan mengekspresikan ide-ide. Akan tetapi, fakta yang sangat disayangkan adalah bahwa demonstrasi ni justru sebagian besar digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak tertentu kelompok tertentu massa, tanpa urgensi dan validitas atas apa yang mereka klaim.

Demonstrasi juga didefinisikan sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, aspirasi dan kritik dari kebijakan keadilan dengan tujuan untuk membela kebenaran. Oleh karena itu, dalam bertindak, demonstran harus menunjukkan sikap kritis dengan cara yang intelektual, elegan, dan bijaksana. Para demonstran harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika (sesuai norma), analisis (memahami akar masalah), dan pernyataan kontributif sebagai masukan dan saran terhadap apa yang tidak disetujui.

Mengingat bahwa demonstrasi secara umum dilakukan dengan berbicara di depan publik, sudah seharusnya demonstran menjunjung tinggi nilai, norma, budaya, dan etika bangsa. Demonstran juga diharuskan mematuhi aturan-aturan hukum untuk mencegah kerusakan yang tidak seharusnya dan kekacauan yang tidak perlu demi masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, fakta yang ditunjukkan kegiatan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya justru menunjukkan sebaliknya. Perilaku-perilaku anarkis yang bertemu dengan tindakan represif aparat keamanan justru menyisakan kehancuran dan kekacauan yang mendorong jatuhnya banyak korban di akhir kegiatan.

Demonstrasi pada dasarnya menjadi tindakan yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia, sebagai konsekuensi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap warga negara diberikan hak kebebasan berbicara dan memberikan kritik serta masukan, bahkan terhadap kebijakan presiden. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat harus mengandalkan etika dan sopan santun. Hal ini bukan berarti bahwa atas nama demokrasi maka semua orang bisa turun ke jalan untuk melakukan tindakan anarkis, mengganggu lalu lintas, dan merusak kepentingan umum dengan menyanyikan lagu kebenaran dan keadilan.

Dari uraian di atas, dapat diperoleh pemahaman penting bahwa demonstrasi adalah salah satu bentuk refleksi dari sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang benar, bahkan kita harus mengembangkan semangat mengkritik kebijakan pemerintah selama itu adalah kebutuhan nyata dan tidak mencederai demokrasi dengan melakukan demonstrasi tanpa tahu tujuan di balik itu.

sumber