Birokrasi yang Melayani?

Slogan Jokowi-Ahok selama masa kampanye adalah kepemimpinan yang melayani, bersih, dan transparan. Sebuah usaha dan upaya yang tidak main-main, karena kalau mereka gagal untuk tidak korupsi, gagal untuk transparan, terlebih lagi gagal untuk melayani, mereka akan menanggung akibat tuntutan rakyat.

Pertanyaannya sanggupkah Jokowi-Ahok menjadi figur-figur seperti apa yang ada dalam motto dan slogan mereka? Sanggupkah Jokowi-Ahok menunjukkan kapabilitas mereka dalam bertransparan ria, bekerja secara bersih, dan melayani kepentingan publik? Kalau melihat rekam jejak mereka, saya kok yakin mereka berdua adalah apa yang mereka katakana, bukan hanya rekayasa, dan bukan tanpa dasar. Mereka adalah pemimpin yang mau melayani rakyat. Mau memikirkan kepentingan rakyat dan demi kesejahteraan rakyat. Solo dan Belitung Timur sudah merasakannya.

Namun itu belum cukup, kawan! Mereka berdua oke banget. Tapi siapa bisa menjamin ribuan birokrat di Jakarta ini akan siap pula untuk menjadi birokrat yang melayani. Masih banyak yang punya prinsip, ‘selama masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah’. Mereka-mereka ini yang masih lebih suka dikenang sebagai penyuka uang suap daripada dikenal sebagai pelayan masyarakat.

Sanggupkah Jokowi-Ahok membuat pembaharuan pula di jajaran birokrat yang sangat banyak itu? Mereka harus tegas dan jangan pandang bulu, sebab birokrat memang harus melayani masyarakat. Itu harga yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Kalau mereka tidak mau peduli dan masih tetap berpandangan kuno tentang arti pelayanan, ya lengsengkar saja. Jokowi sudah membuktikan di Solo, dengan tegas ia mengganti pemimpin yang tidak pro rakyat. Ahok sudah membuktikan ketegasaannya tidak mau berkompromi dengan para birokrat yang suka mempersulit masyarakat.

Ahok bilang bahwa kalau kepalanya lurus dan bersih (pemimpin) tidak mungkin para bawahannya berani untuk tidak lurus dan bersih. Bisa seperti itu asal saja ada pengawasan dan control yang ketat dari atas sampai ke pelosok kelurahan dan pedesaan, tanpa itu mereka pasti masih sangat bisa mempersulit dan mencari untung dalam pelayanan publik. Urusan bikin KTP dan perizinan harus cepat dan jangan dibuat berbelit-belit (pesan Jokowi). Makanya bukan sistem yang mengikuti birokrat, tapi para birokratlah yang harus mengikuti sistem. Harus ada pemangkasan dan perampingan birokrasi secara drastis.

Pokoknya sebagai masyarakat, saya menunggu terwujudnya birokrasi yang melayani. Kalau tidak mau melayani, jangan jadi birokrat, silahkan jadi preman pasar atau tukang pajak lampu merah, kawan! (MA)

Salam Creepes!