Kasus "E-KTP"

Menganalisis kasus korupsi Mega-proyek E-KTP dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut : Dari total kerugian negara sebesar  2.3 triliun, KPK mengumumkan bahwa 250 milyar Rupiah telah dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. Dari segi ekonomi, korupsi tentu saja berdampak banyak pada perekonomian negara kita. Pembangunan pada sektor-sektor publik menjadi tersendat. 

Fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya dan tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Contoh yang paling sederhana jalan yang rusak dan lama tidak diperbaiki akan menghambat aktifitas ekonomi masyrakat. Terlambatnya suplai barang dan jasa juga menjadi akibatnya. Hal ini menambah tingkat kemiskinan pengangguran dan kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang seharusnya untuk rakyat masuk ke kantong para penjabat  korup. 

Parahnya, kepercayaan rakyat terhadap pejabat negara pada khususnya dan pemerintah pada umumnya semakin berkurang. Hal ini semakin meruncing dan berakibat banyaknya demonstrasi dan huru hara. Karena negara kacau, negara asing juga tidak berani berinvestasi dan para wisatawan asing takut untuk  berkunjung ke Indonesia. Pada akhirnya negara juga yang merugi karena kurangnya devisa negara. 

Kasus E-KTP sudah lama bergulir dan diduga merugikan negara lebih dari 2 triliun. Kronologis kasus korupsi E-KTP adalah sebagai berikut. Sejak UU nomor 23 th 2006 tentang administrasi penduduk disahkan, data penduduk harusnya sudah dibangun. Pengaturan lelang KTP berlangsung sejak bulan Juli 2010. Pada Juni 2011 kementrian dalam negara mengumumkan konsorsium PT. PNRI sebagai pemenang. Banyak pihak menilai janggal munculnya pemenang karena ini mengindikasikan persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU menyatakan ada persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan Astra Graphia yang dijalin dengan panitia lelang. KPK mulai menelusuri dugaan korupsi tersebut dan berhasil menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.