Dengan Kepemimpinan yang Baru, Apa yang Berubah dalam BUMN?

Setelah pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2024, kemenangan Prabowo Subianto telah menerbitkan beberapa kekhawatiran dalam BUMN Indonesia yang sudah menghadapi berbagai tantangan dan peluang di tengah perubahan ekonomi yang dinamis. Kemenangan Prabowo, yang berjanji akan melanjutkan kebijakan ekonomi dari era Jokowi, membawa harapan baru bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, selepas kemenangan Prabowo, beliau akan dihadapkan langsung dengan pelbagai polemik pemerintahan, yang salah satu  masalahnya pada efisiensi BUMN pada sisi operasional dan tata kelola. Masalah pengelolaan keuangan yang kurang optimal, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas sering kali diperparah oleh proyek infrastruktur yang tidak efisien, seperti pembangunan jalan tol dan fasilitas umum yang sering mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Isu korupsi yang berkelanjutan turut mengurangi kepercayaan publik dan investor. Kesulitan ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang kuno dan kurangnya fleksibilitas, Contohnya, penggunaan teknologi yang lama yang tidak efisien, seperti sistem-sistem IT yang belum terintegrasi secara efektif, proses pengambilan keputusan yang lambat, dan sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan standar industri terkini. Hal ini menghambat adaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.  Sebagai contoh lain, pergantian kepemimpinan juga sering menyebabkan perubahan berulang dalam kebijakan dan prioritas organisasi. Setiap pemimpin baru mungkin membawa visi dan metode kerjanya sendiri, yang bisa sangat berbeda dari pendahulunya. Hal ini sering kali menyebabkan perubahan arah atau pembatalan inisiatif yang sudah berjalan

Masalah-masalah inilah yang menghambat BUMN dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan mengurangi kepercayaan investor dan publik. Kerugian finansial dari proyek yang tidak efisien dapat membebani anggaran negara dan membatasi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ke area lain yang membutuhkan.

Dengan semua yang sudah dikatakan, ada cara untuk bisa membuat BUMN lebih efektif dan efisien seperti, penerapan teknologi baru untuk pengelolaan keuangan dan aset, serta pelatihan dan pengembangan SDM untuk memperkuat kapasitas internal, Ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap korupsi, termasuk pengawasan yang lebih baik dan sanksi untuk pelanggaran. Sebagai informasi tambahan, Dalam wawancara terbaru, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat BUMN dengan memfokuskan pada peningkatan investasi infrastruktur dan reformasi internal untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi. "Kita perlu memperkuat struktur internal BUMN untuk menjadikannya lebih kompetitif dan efisien," ujar Prabowo. Rencana pemerintahannya mencakup penyelesaian proyek infrastruktur skala besar yang telah dimulai selama periode Jokowi dan strategi pengurangan jumlah BUMN melalui merger dan akuisisi.

Memperkuat dan Buatlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi sesungguhnya badan kerja Indonesia untuk maju.