Baru-baru ini, isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia kembali menjadi sorotan, bagaikan luka lama yang tak kunjung pulih. Laporan demi laporan dari berbagai lembaga dan organisasi HAM bagaikan tamparan keras, mengingatkan kita pada kenyataan pahit bahwa pelanggaran HAM masih marak terjadi di berbagai penjuru negeri.
Kasus di Pulau Rempang bagaikan tamparan telak bagi hati nurani. Di sana, suara rakyat yang menuntut haknya atas tanah leluhur dibungkam dengan represif oleh aparat keamanan. Meriam air, gas air mata, dan peluru karet menjadi alat untuk membungkam aspirasi, simbol kekejaman yang mencoreng wajah demokrasi.
Di Papua, luka lama masih menganga. Konflik antara aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan terus berlanjut, bagaikan api yang tak kunjung padam. Darah anak-anak tak luput dari ceceran tragedi, jeritan pilu mereka menjadi saksi bisu pelanggaran HAM yang tak berkesudahan.
Tidak hanya di Rempang dan Papua, berbagai kasus pelanggaran HAM juga terjadi di daerah lain, mulai dari penindasan terhadap masyarakat adat hingga kriminalisasi aktivis lingkungan. Perjuangan mereka yang mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam kerap kali berakhir dengan kekerasan dan intimidasi, menambah panjang daftar kelam pelanggaran HAM di Indonesia.
Tinjauan Komite HAM PBB bagaikan cermin yang memantulkan realitas pahit. Kritik pedas dilontarkan, bagaikan tamparan bagi pemerintah yang seolah menutup mata terhadap jeritan rakyat. Kebuntuan dalam mengusut pelanggaran HAM masa lalu bagaikan benang kusut yang tak kunjung terurai, menjadi bukti nyata bahwa keadilan masih jauh dari genggaman.
Di tengah situasi yang suram ini, secercah harapan masih coba dinyalakan. Masyarakat sipil dan komunitas internasional terus menyuarakan tuntutan akuntabilitas, bagaikan lilin kecil yang menerangi jalan menuju keadilan.
Namun, harapan itu bagaikan setitik cahaya di tengah kegelapan. Tanpa komitmen nyata dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, harapan itu akan sirna ditelan kesuraman.
Pemerintah harus berbenah:
 - Menunjukkan komitmennya melalui tindakan nyata, bukan hanya janji-janji kosong.
 - Penegakan hukum yang adil dan transparan harus ditegakkan, tanpa pandang bulu.
 - Keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu harus ditegakkan, agar luka lama dapat pulih dan masa depan yang lebih cerah dapat diraih.
Masyarakat Indonesia juga harus bangkit:
 - Bersatu padu dalam menyuarakan hak-hak mereka.
 - Kesadaran akan pentingnya HAM harus ditanamkan sejak dini, agar generasi penerus dapat hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
