Selain itu, Indonesia dapat mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum internasional seperti Mahkamah Internasional. Peran Indonesia sebagai pemimpin dalam ASEAN harus dimanfaatkan untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Indonesia bisa mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Internasional, untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai bersifat adil dan berkelanjutan.
Kerja sama regional juga sangat penting dalam menghadapi konflik Laut China Selatan. ASEAN, sebagai organisasi regional terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri dan anggota terbesar ASEAN, harus mendorong ASEAN untuk bersikap lebih tegas dan bersatu dalam menghadapi klaim sepihak China. Melalui kerja sama yang erat, negara-negara ASEAN dapat membentuk kekuatan kolektif yang lebih kuat dalam melindungi kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
Penting juga untuk meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam isu kedaulatan maritim. Edukasi mengenai pentingnya Laut China Selatan bagi Indonesia harus ditingkatkan, baik melalui media massa, institusi pendidikan, maupun kampanye publik. Masyarakat yang sadar akan pentingnya wilayah maritim akan lebih mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan ikut berpartisipasi dalam upaya pengawasan perbatasan.
Selain itu, pengembangan ekonomi maritim juga perlu menjadi prioritas. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada nelayan lokal dan industri perikanan di Kepulauan Natuna agar mereka dapat beroperasi dengan aman dan maksimal. Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, fasilitas penyimpanan, dan akses pasar harus ditingkatkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim tidak hanya dijaga melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sebagai tambahan, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan wilayah maritim. Penggunaan teknologi satelit, drone, dan sistem pengawasan maritim lainnya dapat membantu TNI Angkatan Laut dan Bakamla dalam memantau aktivitas di wilayah perbatasan secara lebih efektif.Â
Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan memberikan respon yang lebih cepat dan tepat. Dalam jangka panjang, pendidikan dan penelitian maritim harus diperkuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif dalam bidang maritim.Â
Universitas dan lembaga penelitian harus didorong untuk melakukan riset yang dapat mendukung kebijakan maritim nasional. Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian juga perlu ditingkatkan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain.
Dengan demikian, ancaman konflik di Laut China Selatan terhadap kedaulatan Indonesia adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang hati-hati. Indonesia harus mengembangkan strategi yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk meningkatkan kapabilitas pertahanan, mengoptimalkan diplomasi internasional, dan memperkuat kerjasama regional.Â
Hanya dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, Indonesia dapat menghadapi ancaman ini dan memastikan kedaulatan serta stabilitasnya tetap terjaga. Implementasi kebijakan luar negeri yang tegas namun diplomatis, penguatan kerjasama regional dan internasional, serta pembangunan kemampuan militer yang memadai adalah beberapa langkah kunci yang harus diambil. Indonesia harus terus memantau perkembangan situasi di Laut China Selatan dan bersikap responsif terhadap setiap perubahan yang dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H