"Big Picture" untuk Jokowi: Waspadai "Proxy War" Keuangan Negara

Cita-cita Kedaulatan Negara Adalah Harga Mati 

Kebijakan sebuah negara sudah selayaknya selalu menuju cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD '45. Banyak negara besar yang menjadi kiblat dalam arah membuat kebijakan di negara ini, terutama Amerika. Amerika mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan di negeri ini. Keputusan politik, keputusan energi, pangan, dan keuangan negara sebagian besar masih berkiblat kepada kebijakan negara-negara besar lainnya. Negara besar dianggap identik dengan keberhasilan dan dijadikan kiblat. 

Kedaulatan negara adalah harga mati, maka proxy war harus diwaspadai dari segala lini. Ketika pemimpin bangsa ini mulai menyadari bahwa proxy war masih terus mengincar negara ini dari segala sisi,  kita harus siap untuk menghadapinya. Jangan sampai kebijakan yang kita buat di bidang energi, perdagangan, pangan, dan keuangan negara pada akhirnya justru secara perlahan akan menggerogoti kedaulatan dan kebesaran bangsa ini. 

Bicara besar dan kuat, kita harus mengingat bahwa sebelum besar dia pernah kecil, dan sebelum kuat dia pernah lemah. Bahwa setiap orang melalui cara yang berbeda-beda untuk meraih kesuksesannya. Demikian juga halnya dengan sebuah negara. Tidak selalu sama cara yang dipakai untuk mencapai kesuksesan yang sama besarnya. 

Melihat sejarah negeri ini, Indonesia pernah besar pada zaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, maupun Mataram. Masih tersisa kejayaannya dengan masih berdiri tegak Candi Borobudur yang sejajar dengan keajaiban dunia lainnya. Artinya, Indonesia pernah mampu menjadi sangat besar. Masih ada bukti sejarah lainnya, yaitu Candi Prambanan, Bukit Parang, Situs Majapahit. Cerita kebesaran perang sejarah yang mencerminkan betapa nenek moyang kita tidak kalah besar dan kuatnya jika dibandingkan dengan negara lainnya. 

Membaca Outlook Perekonomian Indonesia, komposisi APBN dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran, kebijakan menjaga harga agar tetap stabil, bahkan dalam mengikuti perkembangan reformasi perpajakan, akhirnya memunculkan sudut pandang yang lain. Setiap bidang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, baik ahli ekonomi, ahli politik atau spesialisnya untuk membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena jika kita menempatkan orang yang bukan pada bidangnya di negara ini, bersiaplah bangsa ini menuju kehancuran. 

Tetapi ternyata hal itu belumlah cukup. Masih diperlukan orang yang mampu merangkai satu bagian dengan bagian lainnya hingga bertemu benang merahnya agar setiap kebijakan pada setiap bagiannya dapat saling mendukung dalam sebuah sinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri, dalam sebuah korelasi dan menjadi rangkaian kekuatan sehingga tidak putus pada bagian per bagiannya. Ekonomi, politik, budaya yang akhirnya melahirkan karakter bangsa yang tersendiri, bukan impor karakter dan budaya. 

Ketakutan Bangsa Lain terhadap Indonesia 

Hubungan antarnegara adalah hubungan politik. Dalam semua aktivitas antarnegara, kita tidak boleh melupakan tujuan akhirnya, yakni kepentingan masing-masing negara. Apa pun itu. Tidak ada salahnya kita waspada. Meyakini politik bebas aktif dan netral adalah pilihan yang terbaik, proxy war tidaklah mudah, karena perang melawan saudara sendiri jauh lebih sulit dan menyakitkan. Bahwa penghancur bangsa yang efektif adalah mereka yang berkhianat kepada bangsanya tanpa mereka sadari. 

Hal yang paling ditakutkan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia adalah bangsa ini akan menjadi cerdas dan mampu berdiri sendiri sebagai bangsa yang kuat dan mandiri. Hukum kehidupan menyatakan, jika yang satu kuat,  yang satu akan melemah; jika yang satu lemah, yang satunya akan kuat. Dengan demikian, kekuatan mereka adalah kelemahan kita. Begitu juga sebaliknya, kekuatan kita adalah kehancuran mereka. Maka jangan pernah berharap kepada negara lain membuat kita kuat. Bukankah nasihat yang baik bagi saya, belum tentu pas buat yang lain? Menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Tidak ada yang mampu mengubah nasib dirinya kecuali dirinya sendiri. Demikian juga dengan bangsa ini. 

Jokowi membuat APBN agar digunakan ke sisi produktif dan mengurangi subsidi adalah kebijakan yang luar biasa, berani berbeda. Kebijakan belanja produktif adalah bagian dari filosofi cita-cita bangsa yang ingin menjadi negara produksi, baik masyarakatnya maupun negaranya, bukan negara konsumtif dan memberdayakan rakyat sehingga tidak manja. Pemberdayaan.