Perkembangan media sosial dan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses berita dan informasi. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, audiens muda cenderung lebih suka mengonsumsi berita dari media sosial daripada mengunjungi situs berita secara langsung.
Namun, potensi penyebaran hoaks dan konten yang memecah belah persatuan juga semakin meningkat. Untuk meredam permasalahan ini, Dewan Pers mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan untuk mendorong praktik jurnalisme beretika dan mengatur algoritma platform digital untuk mendukung distribusi berita kredibel.
Artikel ini akan membahas dampak Perpres Jurnalisme Berkualitas jika disahkan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat, demokrasi, dan kebebasan akses berita.
Jika Perpres Jurnalisme Berkualitas disahkan, masyarakat akan mengalami perubahan dalam cara mereka mengakses dan berinteraksi dengan berita. Konten berita yang diusung oleh media sosial kemungkinan akan mengalami penurunan distribusi, sehingga para netizen yang berperan sebagai kreator di platform tersebut mungkin akan terpengaruh.
Namun, hal ini dapat menyiratkan bahwa peran media arus utama (mainstream media) akan semakin diperkuat, yang berarti sumber berita utama akan lebih terpusat. Dalam hal ini, masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi bias media yang lebih besar dan kurangnya diversitas pandangan.
Selain itu, partisipasi warga dalam pemberitaan di level akar rumput juga mungkin terpengaruh. Jika distribusi konten jurnalisme warga di media sosial menurun, maka keberagaman sumber berita dan pandangan yang berbeda juga akan terpengaruh.
Kreativitas dalam menyajikan berita oleh warga di platform media sosial akan terbatas, dan hal ini dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting di sekitar mereka.
Demokrasi sangat bergantung pada kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan akses yang luas terhadap informasi. Dengan Perpres Jurnalisme Berkualitas, perlu dipertimbangkan bagaimana peraturan tersebut memengaruhi azas-azas demokrasi tersebut.
