Harga sembako atau bahan pokok terus mengalami kenaikan, terlebih lagi pada saat ini telah memasuki bulan Ramadhan. Sebagaimana dikutip dalam kompas.com (2024) harga rata-rata bahan pokok di tingkat nasional terus melambung, hal tersebut dilampirkan pada situs resmi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Naiknya harga sembako pada tahun 2024 belakangan ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia, meroketnya sembako yang menjadi konsumsi utama tentunya tidak hanya berdampak pada pendapatan individu tetapi juga berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Salah satu penopang kehidupan bernegara adalah perekonomian negara yang stabil, hal tersebut sangat krusial dan berdampak pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Bahan pokok yang mencakup bahan pangan salah satunya beras memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, meroketnya harga beras merupakan peristiwa yang kerap kali terjadi dari waktu ke waktu. Sebagaimana pada tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan setiap harinya berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia dalam Nathania dkk (2024), rata-rata harga beras pada 23 Februari 2024 mencapai Rp13.000 per kilogramnya, sejak awal tahun harga beras tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,6 persen. Harga beras yang tidak stabil menyebabkan perbedaan harga di setiap daerah, bahkan di beberapa daerah harga beras telah melonjak per kilogramnya sebesar Rp 18.000.
Naiknya harga beras dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya terjadinya fenomena El Nino yang berdampak pada kurangnya pasokan bahan pangan dalam negeri di periode terakhir hingga menjelang panen. Kegiatan impor juga menjadi faktor terjadinya kenaikan beras, dimana beberapa negara yang menjadi produsen impor terhambat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan ekspor makanan. Penyebab lain kenaikan harga sembako termasuk beras juga diakibatkan oleh maraknya bantuan sosial pada berlangsung pemilihan umum 2024, hal ini ditandai dengan maraknya partai politik dan calon legislatif yang memberikan sembako (beras) kepada masyarakat sebagai ajang kampanye agar dipilih oleh masyarakat yang tanpa disadari beras ditimbun dengan membeli pada porsi yang berlebihan di masa kampanye sehingga stk beras menurun dan terjadilah kelangkaan bahan pangan ini.
Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi yang besar dan sebagian mayoritas penduduknya berada dalam kategori ekonomi menengah kebawah tentunya dampak kenaikan ini menjadi sangat rentan terhadap harga sembako dan pangan. Secara langsung peningkatan harga sembako mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah, adanya tekanan biaya hidup tambahan dalam anggaran kebutuhan rumah tangga menjadikan konsumsi barang lainnya menjadi berkurang. Hal tersebutlah yang berdampak pada potensi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada sektor ekonomi secara menyeluruh, tentunya pertumbuhan ekonomi mengalami keterlambatan karena konsumsi masyarakat juga terpengaruh dan berdampak pada aktivitas investasi dan bisnis. Tentunya hal ini juga menyebabkan inflasi dan dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan stabilitas mata uang yang semakin berpotensi pada ketidakpastian harga pasar. Dampak signifikan terhadap perekonomian adalah terjadinya inflasi, sebagaimana diketahui inflasi terus meningkat dan menjadi tren ketika mendekatnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tetapi inflasi yang terjadi tersebut bersifat seasonal dan nantinya akan mengalami trajectory setelah periode hari besar selesai. Sebagaimana dikutip dari Bisnis.com (2024) terjadinya inflasi menurut Josua Pardede selaku kepala Ekonomi Bank Permata, akan diperkirakan mencapai 0,24% mtm atau 2,62 yoy. Tentunya inflasi ini terjadi karena dampak dari kenaikan harga bahan pokok seperti naiknya harga beras yang mencapai 3,8% mtm, cabai merah 11,3% mtm, telur  yang mencapai 1,7% mtm, minyak goreng sebesar 0,6% mtm serta daging ayam yang mencapai 0,7% mtm.
Dengan demikian, permasalahan harga bahan pokok yang melambung tinggi harus ditangani dengan tepat dan cepat. Pemerintah dalam hal ini harus berupaya menganalisis permasalahan dari petani mengenai masalah yang sedang dihadapi petani baik banjir, kekeringan, gagal panen ataupun permasalahan lainnya. Pemerintah juga harus berupaya menstabilkan HET atau harga eceran tertinggi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk ketersediaan pasokan beras dan kestabilan harga bahan pokok lainnya.
