Salah Pemerintah Atau Tuntutan Warga?

Pernahkan kalian bertanya pada diri sendiri “ apa yang telah saya berikan kepada negara?” ataukah hanya bertanya “apa yang sudah negara berikan kepada saya?”

Mungkin memang lebih mudah untuk mencari kejelekan dari sesuatu daripada mencari manfaat maupun kebaikannya. Yaa, mungkin ungkapan diatas menggambarkan tindakan pemerintah yang acap kali salah di mata masyarakat. Baru-baru ini Pemerintah DKI Jakarta dipusingkan dengan sejuta tuntutan dari warga kampong pulo.

Inginnya bebas dari banjir, namun buang sampah sembarangan. Ingin hidup layak, bekerja malas-malasan, ingin hidup sehat direlokasi nolak. Terus maunya apa ? Lucu memang…

Inilah yang menjadikan pemerintah tak tidur nyenyak. Bagaimana tidak ? Pemerintah mempunyai tujuan yang jelas mengapa mereka melakukan relokasi warga kampong pulo, yakni normaisasi sungai dan menyelamatkan warga dari banjir yang siap menerjang warga Jakarta, bahkan hingga 1-1,5 meter jika hujan deras . Sebenarnya kesepakaan terhadap warga telah lama dilakukan, pemerintah juga telah menyediakan tempat tinggal yang layak huni dengan berbagai fasilitas didalamnya. Tempat tinggal yang dibangun pemerintah juga telah sesuai dengan permintaan warga, mereka meminta tempat tinggal yang tak jauh dari kampong pulo.

Pemerintah telah menimbang dan akhirnya membangun Rusun Jatinegara yang terdiri dari 16 lantai total berisi 527 hunian, dengan 1 hunian terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan satu ruangan yang dapat digunakan untuk ruang tamu dan dapur. Faslitasnya pun tergolongan lengkap seperti posko kesehatan, ruang administrasi, pusat jajanan , cctv, juga lift orang maupun barang.

Menurut saya apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta itu sudah benar. Pemerintah bertanggung jawab, mereka tidak angkat tangan dengan begitu saja menggusur warga kampung pulo. Namun, pemerintah telah menyediakan tempat tinggal baru yang lebih bagus, nyaman ,dan layak bagi warga. Justru warga yang merasa kurang dengan fasilitas yang telah disediakan, mereka merasa keberatan dengan adanya uang iuran 10 ribu/hari atau katakan saja 30 ribu per bulan. Padahal uang tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, yakni uang perawatan, kebersihan, dan keamanan.

Sebagian warga justru bersikukuh tidak mau direlokasi, mereka menuntut adanya ganti rugi berupa uang sekaligus meminta tempat tinggal baru. Lantas jiak begitu uang siapa yang digunakan untuk membayar??

Dimana letak kesalahan pemerintah ? Pemerintah yang harusnya marah karena lahan negara dibuat pemukiman, sehingga tertutupnya ruang public. Padahal lahan kampung pulo merupakan lahan negara , lahan yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara yang dapat dimanfaatkan untuk ruang public sekaligus menyelamatkan warga dari bencara banjir. Sungai yang harusnya menjadi tempat penampungan air hujan, yang menjadi tempat hidup berbagai makhluk air digunakan untuk pemukiman kumuh yang pada akhirnya menyebabkan banjir.

Pemerintah juga tidak menuntut apapun dari warga, tidak menuntut bayaran pajak atas lahan negara yang telah digunakan maupun biaya lainnya. Pemerintah hanya ingin warga hidup lebih layak dengan menghuni tempat tinggal yang telah disediakan. Toh, Rusun Jatinegara dibangn dekat dengan kampong pulo , lantas adakah alasan yang mendasari warga untuk menolak relokasi ?

sumber : news.iputan6.com, www.cnnindonesia.com