[caption caption="Aksi Pendamping desa Papua, Kamis (19/05)"][/caption]
Sikap Kemendes yang terus ngotot menggelar seleksi pendamping desa memicu kecemasan para kepala Bapemas di daerah. Umumnya mereka khawatir jika pendamping desa hasil seleksi 2016 nanti sama dengan hasil seleksi 2015, yakni minim kapasitas dan pengalaman. Seleksi dikhawatirkan hanya akan memicu desa semakin terpuruk.
Kehawatiran itu sampaikan oleh Kepala Bapemas Kabupatem Nganjuk, Jawa Timur. Kepala Bapemaspemdes Gunawan Widagdo khawatir, pendamping desa hasil seleksi 2016 nanti tidak dapat berakselerasi dengan tuntutan lapangan. "Saya khawatir kalo pendamping nanti malah akan menghambat pembangunan yang sudah direncanakan", tandasnya.
Lebih lanjut, Gunawan mengatakan, meski sudah melalui proses seleksi, untuk bisa bersinergi dengan penyelenggaran pembangunan desa juga dibutuhkan pengalaman. “Karena itu, jangan-jangan malah jadi beban. Karena harus tanya sana sini lagi,” ujarnya.
Gunawan mengaku lebih sepakat jika para penamping desa ini diambil dari para pendamping PNPM. Sebab, selama ini berada di desa dan memahami karakter masing-masing desa.
Karena itu ia tidak sepakat jika pendamping desa dari Eks PNPM inj harus mengikuti seleksi ulang. “Seharusnya ada prioritas ke mereka. Karena sudah berpengalaman. Tapi kabarnya harus ikut seleksi juga,” lanjutnya.
Senada dengan Bapemas Nganjuk, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Mohammad Amiruddin, menyatakan pendamping yang tidak memiliki kemampuan fasilitasi menjadi salah satu faktor penghambat pencairan dana desa diwilayahnya.
Amiruddin mengeluhkan pendamping desa hasil seleksi 2015 yang terlalu sibuk dengan urusan diluar tugas, hingga terlibat dalam politik praktis. "Pendamping hasil rekrutmen 2015 belum bisa diandalkan. Apalagi, sebagian mereka memiliki aktivitas lain di luar tugas sebagai pendamping desa, seperti menjadi pengurus parpol atau guru," lanjut-nya.
Kondisi itu membuat sebanyak 180 desa di Sampang belum menyerahkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Sampai Kamis (19/5), dana pembangunan desa sebesar Rp131,2 miliar masih berada di rekening kas umum daerah. "Kami sudah meminta kecamatan dan para pendamping untuk melakukan percepatan agar dana desa bisa segera disalurkan," tandasnya.
Sayangnya, Amiruddin mengaku hanya bisa mengandalkan para pendamping desa dari Eks PNPM. "Yang aktif dan bisa diandalkan hanya pendamping yang sebelumnya dari PNPM Mandiri Perdesaan" Tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar mengakui adanya pendamping desa hasil seleksi 2015 yang kurang berkualitas. Hal itu terjadi karena waktu rekrutmen yang terlalu singkat.
