Krisis air di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Bukan hanya wilayah pedesaan atau daerah yang rentan terhadap kekeringan yang terkena dampaknya, tetapi juga perkotaan dan lapisan masyarakat yang dianggap lebih sejahtera, seperti kelas menengah. Bahkan, kelompok kelas menengah yang selama ini dianggap mapan secara ekonomi, perlahan-lahan jatuh ke dalam kemiskinan akibat melonjaknya biaya untuk kebutuhan air bersih. Masalah yang pada awalnya dianggap sederhana, kini telah berubah menjadi krisis yang mengancam kesejahteraan jutaan warga Indonesia.
Salah satu laporan dari CNBC Indonesia pada 31 Agustus 2024 mengungkapkan bagaimana krisis air, terutama kebutuhan air galon, telah menyebabkan jutaan warga kelas menengah jatuh miskin. Mereka dipaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan air bersih karena ketersediaan air bersih yang layak dari sumber alam semakin terbatas.Â
Kekeringan dan buruknya kualitas air di beberapa daerah memaksa masyarakat untuk membeli air kemasan, yang tentunya menambah beban pengeluaran keluarga. Hal ini diperkuat oleh laporan dari MoneyTalk pada 1 September 2024 yang menunjukkan bahwa konsumsi air galon telah menjadi salah satu penyebab utama penurunan kelas ekonomi di masyarakat.
Masalah ini tidak muncul tanpa alasan. Kondisi kekurangan air bersih di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar disebabkan oleh fenomena kekeringan yang semakin sering terjadi. Kekeringan tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas air tanah, tetapi juga mengurangi jumlah sumber air yang bisa diakses oleh masyarakat.Â
Sebagai dampaknya, masyarakat harus beralih ke air kemasan yang dijual oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan air dari sumber alam. Ini adalah salah satu bentuk nyata kapitalisasi sumber daya air, di mana air, sebagai kebutuhan primer manusia, diubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan, bukan lagi sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara.
Kapitalisasi Air dan Dampaknya pada Masyarakat
Fenomena kapitalisasi sumber daya air ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat. Air, yang seharusnya menjadi hak dasar dan kebutuhan primer setiap manusia, justru dikemas oleh perusahaan-perusahaan besar dan dijual dengan harga yang tinggi. Negara seolah-olah membiarkan perusahaan-perusahaan ini menguasai sumber-sumber air yang seharusnya menjadi milik bersama, sehingga masyarakat dipaksa bergantung pada air kemasan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Sumber daya air, yang merupakan kepemilikan publik, seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Namun, di bawah sistem kapitalisme, air telah berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan layaknya barang mewah. Kelas menengah yang selama ini dianggap mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, kini justru berada di ambang kemiskinan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air yang layak dikonsumsi.
Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, terutama dalam penyediaan air bersih. Di berbagai daerah, masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan air yang layak minum, baik melalui galon, air minum dalam kemasan, maupun sumber air yang diolah oleh perusahaan swasta. Sementara itu, pemerintah tampak abai dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk memastikan air bersih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Kapitalisasi air ini tidak hanya berdampak pada masyarakat kelas menengah, tetapi juga kelas bawah yang lebih rentan. Masyarakat miskin yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari harus semakin tercekik dengan biaya tambahan untuk air bersih. Situasi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diatasi, di mana akses terhadap kebutuhan dasar seperti air menjadi semakin mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat luas.
Tanggung Jawab Negara dalam Islam: Air sebagai Hak Dasar
