Bupati Berau, H Muharram: Pulau Maratua Harus Menjadi Fokus Bersama Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Laman resmi Pemerintah Kabupaten Berau pekan lalu (15/01) mengunggah informasi kunjungan dari Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Jaroslav Chebo dan Jana Chelbova Beckov ke Pulau Maratua, Berau dalam rangka menutup waktu liburan mereka. Tidak dipungkiri bahwa Berau kini sudah cukup terkenal akan keindahan alamnya yang mulai dikelola sedemikian rupa sehingga menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke sana.

Pulau Maratua sendiri merupakan pulau yang terletak di sisi timur Berau dan berbatasan langsung dengan batas wilayah Indonesia, sehingga digolongkan sebagai pulau kecil terluar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Status pulau ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Menteri (Permen) KP 4/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2037. Pada penerapannya, Permen tersebut akan menjadi panduan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar yang sebelumnya telah dizonasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan pengelolaan wisata, seperti pembangunan resort dan fasilitas wisata lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengawasan terhadap pulau ini akan langsung berada di bawah pemerintah pusat dan provinsi.

Bupati Berau, H. Muharram menyambut baik keputusan KKP ini dan menegaskan bahwa diperlukan adanya konsistensi serta kerja yang serius supaya tidak kecolongan jika ada pembangunan resort oleh pihak swasta/asing yang tak jelas izinnya serta tidak menguntungkan warga Berau. Selain itu, mengingat keindahan alam Pulau Maratua serta kekayaan biota lautnya, Muharram menegaskan kembali bahwa jangan sampai kawasan ini menjadi rusak karena pembangunan resort yang sembarangan.

Kawasan laut Berau yang berdekatan dengan Pulau Maratua juga berbatasan langsung dengan Filipina dan Malaysia, sehingga diharapkan agar Permen yang telah dirancang tadi dapat benar-benar dilaksanakan supaya kedaulatan serta kekayaan alam yang ada tidak dieksploitasi oleh negara lain. 'Ini menyangkut kedaulatan negara juga' ungkap Muharram seperti yang dilansir dari Tribun Kaltim (9/8/18)