Indonesia dan Hak Asasi Manusia: Memulai Perubahan bagi Indonesia

 Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak masa kegelapan otoritarianisme pada era Orde Baru. 

Namun, sayangnya, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi masalah serius yang perlu penanganan tepat. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan situasi HAM di negara ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan perubahan yang perlu dilakukan.

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, ada baiknya kita lebih mengenal mengenai apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. 

Prinsip-prinsip ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. 

Pelanggaran HAM dapat beragam dalam bentuknya, mulai dari pelanggaran fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, hingga pelanggaran non-fisik seperti penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan diskriminasi sistemik. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh negara atau entitas swasta, dan terjadi baik dalam situasi konflik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja, bahkan meski masa Orde Baru telah lewat dan era reformasi di mulai, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi, seperti kasus besar pembunuhan Munir, aktivis HAM yang terjadi pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia, dan kasus Panaian, yakni kasus kekerasan sipil dan melibatkan anggota TNI yang mengakibatkan 4 orang meninggal serta 21 orang mengalami luka berat karena penganiayaan. Kasus Paniai yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 ini telah dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM.

Selain kasus-kasus berat yang menjadi sorotan publik seperti dua kasus di atas, Indonesia juga masih memiliki banyak kasus pelanggaran HAM lain, seperti banyaknya penganiayaan yang terjadi pada komunitas LGBTQ+ di Indonesia, pembunuhan dan operesi militer yang terjadi di Papua, serta beberapa kasus pembunuhan ilegal lainnya.

Dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, seringnya akan sulit untuk menuntaskannya, seperti pada kasus Munir yang bahkan hingga massa kasusnya kadaluarsa pun tidak pernah diketahui siapa yang pelaku utama yang membunuh aktivis HAM tersebut, begitupula dengan kasus Paniai yang hingga pada tahun 2020 laporan yang dikirimkan oleh KOMNAS HAM ke Kejaksaan Agung berkali-kali dikembalikan.

Dari kasus-kasus tersebutlah, Indonesia seharusnya berkaca dan membenahi diri bagaimana cara untuk menindak tegas pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. 

Langkah-langkah konkret perlu diambil, seperti pemerintah harus mengubah  dan mempertimbangkan kebijakan dan hukum yang diskriminatif dan membatasi hak-hak individu. Reformasi hukum harus menjadi prioritas utama, termasuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran HAM.

Selain itu,  lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM dan Ombudsman harus lebih diperkuat. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kekuatan, sumber daya, dan otoritas yang cukup untuk menyelidiki pelanggaran HAM dengan independen, melindungi korban, dan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM.