Dalam bejana ketidakpastian global, sekarang ini, Bangsa Indonesia sedang "meramu" tata kelola pemerintahan yang tepat untuk menyongsong Visi Indonesia 2045 serta revolusi industri 4.0. Kuncinya, reformasi birokrasi harus tetap berjalan secara kontinyu dan efeknya marata hingga ke penjuru pemerintahan.
Hal ini tidak hanya bertumpu pada perbaikan sistem, namun lebih utama lagi justru adalah reformasi sumber daya manusia Indonesia (baik pada pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara menyeluruh). Idealnya seluruh komponen masyarakat terlibat dan bergerak bersama untuk pencapaian program pembangunan serta pertumbuhan di segala aspek pertumbuhan perekonomian.
Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi jaminan sekaligus menyediakan landasan bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Mereka yang dipersiapkan, akan mengelola keberlanjutan peradaban Indonesia yang geografinya sangat luas, dan memiliki sumber daya alam sangat melimpah.
Mengerucut lagi, pada postur ASN, bahwa terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Hingga hari ini dengan kondisi persebaran demografi PNS yang belum ideal karena didominasi kelompok fungsional umum (43 persen), modus usia 51 tahun (20,36 persen), serta JPT kategori kompetensi dan performa rendah (34,5 persen).
Maka pertanyaan kritisnya, bagaimana kita harus optimis Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia 2045 dan bertahan di tengah derasnya arus revolusi digital? Meskipun, secara realistis, ada kondisi perbedaan kemajuan, baik pembangunan fisik (infrastruktur) maupun pembangunan SDM di daerah. Sebab hal ini yang menyisakan black hole dan harus segera ditutupi, tidak boleh menganga terus, harus segera dibangun SDM berkualitas yang mampu bersaing di tingkat global.
Apabila postur ASN dapat dibangun secara mantap, yakni berkarakter kepemimpinan birokrasi, punya kompetensi dan kapasitas yang tinggi, budaya dan cara kerja ASN yang produktif, mampu mengkombinasikan teknologi dalam pelayanan publik, serta ditunjang pula oleh kelembagaan birokrasi yang baik, maka tantangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang berbeda itu pasti dapat terselesaikan dengan baik.
Jangan terjebak pada paradigma budaya lama, di mana saat awal kemerdekaan dulu, ASN hanya dihadirkan negara untuk menjembatani pembukaan lapangan kerja. Sekali lagi bukan itu! ASN direkrut untuk membangun bangsa, peradaban dan kehidupan yang madani sesuai cita-cita luhur Indonesia.
Inilah yang  dilakukan dalam rekrutmen ASN tahun 2018, yang tidak boleh menghilangkan kualitas, walaupun disatu sisi tetap mempertimbangkan kebutuhan negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik.Â
Selain itu, salah satu cara membangun ASN, juga melalui penghargaan bagi para ASN yang berprestasi sebagai role model dan tauladan, lalu ASN lainnya dengan mudah dapat mencontoh apa yang sudah baik.
