Menteri Siti Nurbaya, Saatnya Menghunus Samurai

=Ata Menaka=

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti langsung menjadi primadona Kabinet Kerja. Kisahnya berawal suatu malam Susi bergegas menghadap Presiden Jokowi. Bukan tanpa alasan menteri yang mengaku tak pernah tamat SMA itu datang ke Istana jelang tengah malam. Susi gusar niatnya ‘menyapu’ laut bakal tersandung aneka kepentingan.

Dia pun tanpa tedeng aling-aling menanyakan langsung kepada Presiden . ‘’Apakah bapak Presiden serius memberantas illegal fishing.?”

Ketika Presiden Jokowi menjawab iya, Susi pun meminta Presiden menelpon Panglima TNI untuk memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut dan seluruh jajarannya di laut serta Kapolri untuk memback up penuh seluruh langkahnya memberantas illegak fishing. Dengan bekal tekad dan komitmen segenap stakeholder itulah Menteri Susi merasa mendapat kekuatan penuh. Diapun bagai pesilat dari gua hantu menghajar kiri kanan kapal-kapal asing pencuri ikan. TNI-AL dan Polri memback up penuh.

Menteri Susi memang selama ini adalah pemain di laut. Dia tahu persis kepada siapa saja kapal-kapal asing pencuri ikan itu ‘berhamba’ dan menyetor upeti. Dia tentu tak punya kaki dan tangan yang kuat untuk membabat kapal-kapal pencuri ikan itu jika tidak ditopang TNI/AL dan Polri.

Menteri Susi kemudian tanpa takut dan gentar membombardir dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam sebulan ribuan kapal ikan asing yang beroperasi tanpa izin angkat sauh dari laut Indonesia. Kapal-kapal ikan asing pun kabur berlarian ke luar. Negara tetangga memprotes, tetapi Menteri Susi mengatakan yang ingin ditegakkannya adalah kedaulatan wilayah Indonesia. Entah di mana sekarang kapal-kapal yang selama bertahun-tahun lalu lalang di perairan Indonesia mencuri ikan itu.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pun mesti bisa melakukan hal yang sama. Menteri Siti tentu sudah punya daftar siapa saja pengusaha dan pelindung pembakar hutan dan lahan selama ini. Siapa pula pengusaha dan pelindung para pencuri kayu (illegal logging). Menteri Siti juga tentu sudah punya daftar pengusaha mana saja yang sembarangan membuang limbah dan siapa pula pelindung pengusaha-pengusaha itu.

Dengan daftar yang sudah ada, datanglah ke Presiden Jokowi dan minta perlindungan untuk melakukan sapu jagat. Minta Presiden memback up penuh usaha memberantas mafia kayu itu. Minta Presiden membackup usaha menggiring pengusaha pembakar lahan dan hutan ke pengadilan. Minta Panglima TNI untuk memerintahkan jajaran TNI-AD dan TNI-AL untuk merapatkan barisan. Mintalah Kapolri memback up penuh seluruh langkah. Siapa yang tidak akan ketar-ketir?

Pengusaha-pengusaha besar pembakar hutan dan pengusaha-pengusaha illegal logging akan terbirit-birit setelah puluhan tahun mendapat perlakuan khusus dan dilindungi.

Negeri ini memang aneh, setiap tahun jutaan meter kubik kayu ditebang secara liar, tetapi tidak ada pengusaha yang bisa dibawa ke ruang sidang. Setiap tahun jutaan hektare hutan dan lahan terbakar, tetapi tidak ada pengusaha yang bisa digiring ke ruang sidang. Setiap tahun kita umumkan industri-industri pembuang limbah berbahaya, tetapi nyaris tidak ada pengusaha yang dibawa ke pengadilan. Yang kita saksikan duduk di kursi terdakwa di ruang sidang adalah si Polan atau si Badu, atau si Asep yang rakyat kecil itu. Sedangkan kakap selalu lolos dari jaringan hukum.

Lalu kenapa mesti meminta jaminan dan back-up penuh dari Presiden dan jajaran TNI-Polri? Kita pasti tidak akan menutup mata bahwa selama ini oknum-oknum TNI dan Polri menjadi pelindung para pengusaha bobrok itu. Jika Presiden, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan Kapolri berada dalam satu garis komando yang sama, maka di jajaran paling bawa tidak akan berkutik. Menteri Susi sudah membuktikan itu bersama jajaran TNI-AL.

Sebelum membersihkan ke luar, Menteri Siti Nurbaya harus terlebih dahulu membersihkan ke dalam instansinya sendiri. Hanya dengan sapu yang bersih bisa menyapu lebih bersih. Tak bisa menyapu bersih dengan sapu yang kotor.

Menteri Siti Nurbaya harus memastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, ada di sekelilingnya, adalah pejabat-pejabat yang bersih, yang tidak bermain-main dengan izin HPH, tidak menjadi bagian dari mafia-mafia perizinan di lingkungan kehutanan. Mereka juga tidak menjadi pelindung pabrik-pabrik pembuang limbah yang merusak lingkungan. Jika ada pejabat yang terindikasi menjadi bagian dari kaki tangan dan antek-antek mafia, Menteri Siti Nurbaya mestinya tidak punya beban masa lalu untuk mendepaknya. Malah jika pejabat seperti itu tetap dipelihara, membuat rusak citra sang menteri karena dianggap menjadi bagian permainan si pejabat rusak itu.

Menteri Siti Nurbaya mestinya membuat gebrakan dengan mencopot dan mengganti pejabat-pejabat yang akan menghambat atau mensabotase program-program prorakyat yang dibawa Menteri Siti Nurbaya. Pejabat-pejabat seperti itu sebenarnya mudah dikenal. Walau di depan menteri mengangguk-angguk, tetapi di belakang akan menggunting dalam lipatan.

Indikatornya mudah. Lihat saja, sidak menteri bocor terlebih dahulu sehingga menteri tidak mendapat potret yang sebenarnya di lapangan, tetapi potret yang sudah dipoles. Umumnya rencana sidak menteri disusun bersama pejabat-pejabat yang sangat terbatas. Jika sidak menteri bocor, berarti ada pejabat bermain di banyak kaki.

Ada pula indikasi lain. Lihat saja dalam konferensi pers untuk membeberkan program atau kebijakan pemerintah, ruangan dipenuhi wartawan. Tetapi nyaris tidak ada berita yang terpublikasi di media massa baik online maupun di media mainstream ataupun layar televisi. Sabotase? Berita tidak menarik?

Menteri Siti Nurabaya, Anda mempunyai kapasitas, kapabilitas, intelektualitas yang sangat cukup untuk mendukung pekerjaan Anda sebagai menteri. Mungkin yang belum Anda punyai adalah sedikit lagi keberanian untuk menghunus samurai yang sudah Anda genggam.

Para pembalak liar, mafia-mafia hutan yang menggandeng orang dalam sudah terlampau lama menikmati hasil hutan dan tambang. Para pengusaha penebar maut melalui pembuangan limbah beracun sudah terlampau lama ‘membeli’ hukum untuk kepentingan mereka. Para oknum birokrat sudah terlalu lama ‘menyewakan’ tangan dan otak mereka untuk kepentingan mafia kehutanan dan lingkungan.

Menteri Siti Nurbaya, kini saatnya Anda bertindak. Rakyat ada di belakang Anda. Sudah terlalu lama hutan ini disewakan kepada para bandit. Anda benar mengatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan luar biasa. Dengan demikian penanganannya pun membutuhkan langkah yang luar biasa pula. Arahkan samurai di tangan Anda pertama kali kepada orang di sekitar Anda. Jika dia memang bersalah, dia harus menjadi korban pertama. Jangan ragu Ibu.*