Nama Presiden ke-7 Indonesia Hilang dalam Daftar OCCRP Terkorup, Mengapa?

Akhir tahun menjadi hal yang mengejutkan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi presiden Indonesia ke-7 beserta keluarganya. Dalam daftar OCCRP yang keluar pada akhir tahun, Jokowi masuk ke dalam tokoh terkorup di dunia. Hal ini menjadi perbincangan ramai di kalangan masyarakat Indonesia. 

Dikutip dari situs webnya, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah jaringan jurnalis investigasi global. OCCRP menangani kejahatan terorganisir dan korupsi. Organisasi ini didirikan 19 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2007 dengan staf yag tersebar di enam benua. Kantor pusatnya terletak di negara Amsterdam. Organisasi ini didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP dibentuk untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari media massa. Dengan bekerja sama bersama berbagai outlet media, OCCRP mengeluarkan laporan berdasarkan bukti yang sesuai di lapangan. 

Munculnya nama Presiden Indonesia ke-7 menjadi hal yang sangat mengejutkan di akhir tahun 2024. Selain nama Jokowi yang terdaftar pada nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi terdapat empat tokoh lain yag masuk ke dalam daftar tersebut. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.

Penerbit OCCRP yang dikenal sebagai Drew Sullivan berkata, " Pemerintah yang korup adalah pemerintah yang melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah.

Awal masuknya Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dimulai ketika redaksi OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebut bahwa pada saat ini terjadi banyak pemfitnahan dan tudingan-tudingan jahat tanpa adanya bukti yang jelas. Presiden ke-7 Indonesia mengatakan untuk membuktikan tudingan dan dugaan korupsi yang sebagaiman disebut dalam OCCRP. Jokowi hanya terkekeh dan menantang untuk membuktikan tuduhan tersebut. "Hehehe ya terkorup, korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?" kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024). 

Tokoh yang dinobatkan sebagai "Corrupt Person Of The Year" adalah Al-Assad Presiden Suriah Bashar. Presiden Suriah Bashar tersebut melarikan diri ke Moskow, Rusia. Selama dua dekade berkuasa, Assad dinilai memimpin rezim yang otoriter dengan pembungkaman suara kritis dan penggunaan kekuatan negara.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk melaporkan setiap imformasi dan tindak pidana baik yang dialakukan oleh oknum pegawai negeri maupun penyelenggara negara. "Semua orang kedudukannya dimata hukum adalah sama", Ujar pembicara KPK.

Pada hari kamis kemarin (2/1/2025) Nama Presiden Indonesia ke-7 hilang dari daftar OCCRP. Penialain yang dilakukan OCCRP dianggap tidak Ilmiah dan relevan. "Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah," kata Pengamat komunikasi politik Universitas Bung Karno Faisyal Chaniago di Jakarta, dikutip Kamis (2/1/2025).

Faisyal mengatakan bahwa "Laporan OCCRP dikeluarka sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi oleh para politisi yang tidak menyukainya". Pedukung Jokowi juga menduga bahwa laporan OCCRP dimanfaatkan oleh sekelompok politikus yang membenci Jokowi, Sehingga daftar dari OCCRP digunakan untuk menyerang. Tidak dapat dipungkiri, Setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan dalam memimpin sebuah negara. Terlebih Jokowi telah memimpin negara Indonesia selama dua periode.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat kejam. Dari tindak kejahatan tersebut sebuah negara dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Akan semakin banyak rakyat yang menderita karena ulah pemimpin yang rakus dan tamak. Oleh karena itu, Setiap pemimpin harus memiliki iman dan tanggung jawab yang besar. Ketika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang benar, maka negara tersebut dapat mengalami kemajuan yang pesat.