Kasus yang Sering Terjadi di Demokrasi

Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi bebrapa golongan seperti demokrasi desa, demokrasi Pancasila, dan demokrasi politik. Pada artikel ini akan di bahas mengenai sistem demokrasi politik. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Secara kelesulurah demokrasi memiliki permasalahan yang kompleks terutama dalam dunia ilmu politik. Dimana, warga diberi kesempatan hak suara untuk memilih pemimpin politik yang menurutnya seusai dengan daerah tersebut namun, tak jarang juga masyarakat memilih untuk golput sehingga tidak kemangkan dengan janji jani pada saat deklarasi, meskipun beberapa masyarakat telah diberikan uang untuk kewajiban memilih. 

Tidak hanya dalam Pendidikan dan ekonomi, kurangnya berkembang demokrasi di Indonesia juga disebab kan gontok-gontokan anatar pihak yang terpilih sebagai pemimpin dan yang tidak terpilih sebagai pemimpin. Tantangan demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu kemiskinan dan kurangnya pendidikan.  Hal ini, lah yang menyebabkan kurang berkembangnya demokrasi politik di Indonesia. Cara memperbaiki demokrasi politik di Indonesia yaitu tidak langsung kemakan dengan omongan para calon calon pemimpin yang sedang gencar gencarnya melakukan kampanye. 

Contohnya tahun ini merupakan tahun panas dalam dunia perpolitikan anatara kandidat satu dengan kandidat lain sedang saling menjatuhkan, dan sedang memberikan bantuan sebagai bujukan untuk memilih calon calon tersebut. Demokrasi tidak akan jauh dari kata liberalisasi yang artinya kebebasan dalam memilih. Dalam praktisinya demokrasi dininonesia mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penurunan ini disebabkan karena para politisi politisi yang bermain belakang dengan cara menyuap pihak pihak yang berwenang. Suara rakyat dalam pemilihan hanya bersifat formalitas saja.

Demokrasi sudah dideklarasikan sejak presiden soekarno- hatta, beberapa sumber mentayakan bahwa demokrasi tercantum pada undang undang dasar 1945 pada pasal 28 yang mengatur kebebasan berpendapat untuk mencapai mufakat. Tidak hanya itu juga demokrasi juga tersampaikan pada sila ke 4 "Kerayaktan yang dipimpin oleh hikmat kebijak sanaan dalam permusyawaratan perwakilan". 

Dengan diaturnya dalam hukum demokrasi memiliki prinsip prinsip yang harusnya tegas seperti, negara yang berlandaskan konsep konstational, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekbabasan berpendapat dan berserikat, perubahan kepemimpinan atau pergantian kekuasaan secara berlaka setiap 5 tahun, peradilan yang bebas dan tidak memihak ke atas maupun ke bawah, penagakan hukum dan persamaan kedudukan, dan yang terakhir yaitu jaminan kebebasan pers. Tujuan adanya demokrasi pada saat pendiri bangsa yaitu untuk menjadi dasar dasar dalam mengolah negara.

Kasus kasus demokrasi yang sering terjadi yaitu suap menyuap jabatan. Dalam konsepnya orang yang sudah memiliki jabatan tinggi masih ingin lebih lebih kekuasaan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kasus suap di indonesia sangat tinggi. Salah satu kasusnya yaitu penerimaan suap bupati nganjuk Novi Rahman Hidayat, suap yang diberikan kepada novi yaitu novi menjanjikan jabatan di pemerintahan kabupaten, pada praktiknya Novi meminta kepada kepala desa memalui perantara camat untuk mebayarkan senilai 10 hingga 15 juta untuk jabatan tertentu. 

Hal ini sangat terbalik dengan janji janji yang dideklarasikan waktu mencalonkan sebagai bupati. Sikap pemerintah tidak semua tegas jika tidak dikawal oleh masyarakat. Kurangnya perhatian  pemerintahan pusat terhadap okunum oknum yang berprilaku sperti ini. Bukti kurang tegasnya pemerintah terkadang meremehkan dalam penganan kasus dan penjeratan pasal yang dikira kurang layak. Kasus jual beli jabatan tidak hanya terjadi di kabupaten Nganjuk saja melaian beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, permasalahan bukan pada kabupaten melainkan DPRD.

Kasus lain demokrasi yang terjadi adanya korupsi yang dilakukan oleh mentri pertama cabinet Indonesia maju yakni edhy Prabowo yang menerima uang dari direktur utama PT Dua Perkasa Suharjito yang ditunjukan untuk mempermudah perizinan ekspor lobster, kasus ini tidak melibatkan dua orang saja melainkan banyak jajaran yang terlibat dalam permasalahan ini, seperti beberapa mentri kelautan, dan kelautan.  Dan sikap pemerintah hanya memvonis dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda. Menurut saya itu kurang adil di sistem keadilan negara, karena kurang setimpal dengan apa yang telah dilakukan memakan uang rakyat.

Pada zaman sekarang cara melakukan demokrasi sangat mudah dengan menggunakan jaringan internet yang memadai. Kampanye dengan menggunakan pamflet utuk mempengaruhi masyarakat dengan janji janji manis dari para calon- calon pengurus daerah. Pada tahun ini merupakan tahun panas dan tahun politik, dimana demokrasi sedang digencar gencarkan untuk memperoleh suara terbanyak. Antara lawan dengan lawan lain sedang saling beradu janji manis kepada masyarakat.

Dari uraian uraian pendapat tersebut dapat ditarik garis lurus bahwa, demokrasi merupakan kebebasan hak untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka. Sedangkan berdasarkan jenis nya digolongkan menjadi beberapa golongan seperti demokrasi Pancasila, demokrasi politik, perkembangan demokrasi, dan masih banyak lagi. Demokrasi di Indonesia juga di lindungi dalam undang undah dasar pada tahun 1945 pada pasal 28 yang mengatur kebebasan masyarakat untuk bependapat dan mencapai mufakat, tidak hanya itu demokrasi juga dilindungi pada panasila sila ke-4.

Prinsi prinsip yang dipegang teguh demokrasi yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekbabasan berpendapat dan berserikat, perubahan kepemimpinan atau pergantian kekuasaan secara berlaka setiap 5 tahun. Contoh kasus demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu kasus menyuap jabatan dan korupsi. Sudah terjadi hamper diseluruh Indonesia praktik ini dilakukan oleh oknum oknum tersebut. Dapat diambil contoh kasus bupatu Nganjuk yang jelas menerima uang untuk menaikan pangkat ASN di pemerintahan Kabupaten Nganjuk.