Akhir Juni 2011, sebuah situs tabloid lokal di Papua memuat berita berjudul "KNPB : Terimakasih kepada Aparat Negara".
Dalam berita tersebut, Wakil Ketua Satu Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni menyatakan berterima kasih atas terjadinya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat Negara di Papua. "Terima kasih kepada seluruh jajaran aparat Negara, karena atas perlakuan mereka dapat dishare oleh dunia informasi kepada masyarakat internasional," kata Mako.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap gerakan separatis selalu ingin mencari perhatian dunia internasional agar bisa menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), dunia internasional tampaknya enggan untuk memberikan respon positif. Mengutip berita Vivenews.Com berjudul Siapa Bilang Eropa Dukung Papua Merdeka ? http://nasional.vivanews.com/news/read/151808-siapa_bilang_eropa_dukung_papua_merdeka, dari 736 anggota Parlemen Uni Eropa, hanya dua yang hadir saat peluncuran dua kelompok afiliasi OPM, yaitu ILWP (International Lawyers for West Papua) dan IPWP (International Parliamentary for West Papua).
Dengan demikian sangat jelas sudah, kasus-kasus penyerangan terhadap aparat Negara oleh masyarakat yang terjadi di Papua selama ini, bukanlah hal yang wajar namun merupakan hasil provokasi OPM, khususnya kelompok afiliasi OPM seperti KNPB.
OPM dan KNPB sengaja memprovokasi dan mengintimidasi masyarakat agar bertindak anarkis hingga membahayakan keselamatan aparat, kemudian pada saat aparat bertindak tegas, OPM dan KNPB bersorak-sorak sambil berteriak ke dunia internasional, "Telah terjadi pelanggaran HAM di Papua".
Ibarat kata, SMS Dibalik SMS
