 Rasionalisasi: Weber mencatat bahwa modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi, di mana tindakan dan institusi menjadi semakin terorganisir dan didasarkan pada logika serta efisiensi.
Pokok Pemikiran H.L.A Hart
 Positivisme Hukum: Hart berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang kompleks, yang mencakup bukan hanya perintah tetapi juga norma-norma sosial yang diakui.
 Aturan Primer dan Sekunder:
- Aturan Primer: Mengatur perilaku individu dalam masyarakat.
- Aturan Sekunder: Mengatur cara hukum dibuat dan diterapkan, termasuk prosedur dan pengakuan hukum.
 Validitas Hukum: Hart mengemukakan bahwa validitas hukum tidak tergantung pada individu atau kelompok yang berdaulat, melainkan pada sistem hukum itu sendiri. Ini memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan pada struktur serta penerapan hukum.
3. RELEVANSI PEMIKIRAN SAAT INI
Pemikiran Max Weber masih sangat relevan hingga kini, terutama dalam konteks administrasi publik dan organisasi. Dalam menghadapi tantangan seperti korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi, prinsip-prinsip Weber dapat diterapkan untuk merancang struktur organisasi yang lebih efisien dan transparan. Konsep tindakan sosialnya juga memberikan wawasan dalam memahami perilaku individu dalam konteks sosial yang kompleks, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan publik.
Di sisi lain, pemikiran H.L.A. Hart sangat penting dalam konteks hukum saat ini. Penekanan Hart pada pemisahan antara kewajiban hukum dan paksaan memberikan kerangka untuk memahami penerapan hukum yang adil, meskipun ada tekanan dari nilai-nilai masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas hukum saat ini, pandangan Hart sangat membantu dalam mengatasi tantangan hukum di masyarakat yang pluralis.Â
4. ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, pemikiran Max Weber dapat digunakan untuk menganalisis struktur birokrasi dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Birokrasi yang tidak efisien sering kali menjadi penyebab utama masalah dalam pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip birokrasi Weber, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Di sisi lain, pemikiran H.L.A. Hart memberikan alat analisis untuk memahami interaksi antara hukum positif dan norma sosial di Indonesia. Dalam masyarakat yang beragam, di mana terdapat berbagai norma dan nilai, pemisahan antara kewajiban hukum dan paksaan memfasilitasi penerapan hukum yang lebih konsisten. Ini sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya lokal.
