Fokus Kebijakan Fiskal 2022 Dianggap Sudah Tepat, Bagaimana Implementasinya?

Dengan mendorong berbagai kegiatan ekonomi dan menciptakan sektor ekonomi baru, pengembangan IKN dalam jangka panjang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya. 

Selain itu, pengembangan konsep smart and green city di berbagai tempat lain di seluruh Indonesia sebagai fase adaptif akan dimungkinkan dengan dibangunnya IK Tujuan pemerataan kesejahteraan bangsa juga akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan IKN. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik di dalam maupun antar wilayah dan tingkat pendapatan (spasial). Misalnya, dari tahun 1983 hingga 2018, PDRB Jawa dan Sumatera menyumbang hingga 80% dari PDB negara. 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi proyek yang signifikan dalam mengatasi persoalan ketimpangan di lingkungan ini. IKN akan berkembang menjadi sumber pertumbuhan baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di wilayah sekitar IKN, kata Febrio. Faktor kuat menjadi pertimbangan dalam memilih Kaltim, antara lain posisinya yang aman, risiko bencana yang rendah, dan kualitas hidup yang prima.

Unsur APBN pembiayaan IKN dilaksanakan secara terukur dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan berjangka panjang. Alhasil, prioritas jangka pendek pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan membangkitkan perekonomian nasional tidak akan terhambat oleh anggaran IKN.

Proyek strategis IKN dapat berjalan seiring dengan konsolidasi fiskal ke depan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan berkualitas disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif, yang sangat vital bagi stabilitas ekonomi Indonesia. 

Dengan ekspektasi defisit APBN tahun 2022 kurang dari 4,85% dari PDB. Pemerintah memastikan pelaksanaan proyek strategis IKN jangka menengah tetap berpegang pada prinsip pengelolaan fiskal yang baik dan berkelanjutan.

Perlu diingat bahwa IKN sebagai proyek strategis pemerintah akan berdampak pada perluasan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan sekitarnya selain berdampak pada pengeluaran APBN. Kemungkinan peningkatan pendapatan masyarakat dan kegiatan konsumsi yang diakibatkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan berdampak pada potensi peningkatan penerimaan pajak. 

Pengelolaan kebijakan fiskal dalam proyek-proyek strategis IKN akan terus dipastikan oleh pemerintah. Potensi penerimaan pajak ini tentunya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti daerah lain di Indonesia jika nantinya diadministrasikan sebagai pajak daerah IKN.

KEBIJAKAN FISKAL SUDAH  TERARAH  DAN  EFEKTIF

Banyak analis percaya bahwa kebijakan fiskal nasional efektif dan diarahkan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat di tahun-tahun mendatang. Perekonomian diuntungkan dengan sejumlah inovasi keuangan, antara lain keringanan pajak, pembagian uang desa, dan proporsi belanja transfer daerah yang lebih tinggi dari Kementerian/Lembaga.