Korupsi Tiada Henti

Sebelum lebih dalam mengenai kasus yang berkenaan dengan sistem politik, terlebih dahulu kita kenali apa itu sistem politik. Menurut Almond, sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Dan jika kita lihat, bagaimana dengan Sistem Politik yang ada di Indonesia? Apakah selaras dengan pengertian dari Almond tersebut?

Di dalam dunia perpolitikan Indonesia jelas tidak heran lagi jika mendengar kasus korupsi, hal ini sungguh menyeleweng dari Sistem Politik Indonesia, dimana pejabat negara harusnya di seleksi dengan sebaik mungkin melalui rekrutmen agar tidak terdapat oknum yang menyeleweng. Sebagaimana di dalam rekrutmen politik terbuka, hanya ada seseorang yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat menduduki suatu posisi dalam lembaga pemerintahan, jadi hanya orang-orang teruji yang berhasil bergelut di bidang politik. Namun apakah kenyataan di Indonesia seperti ini?

Dapat kita lihat, beberapa pejabat negara melakukan korupsi agar dapat hidup dengan bermewah-mewah. Banyak contoh kasus korupsi ini, antara lainnya kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011, kasus Angelina Sondakh, dan pada tahun 2016 ini yaitu kasus sekretaris Mahkamah Agung (MA). Padahal jika rekrutmen politik di Indonesia baik, tidak akan ada perilaku menyeleweng seperti ini, karena rekrutmen ini menentukan siapa yang dapat menjalan fungsi-fungsi sistem politik.

Sungguh ironis melihat kasus korupsi yang terjadi terus menerus tanpa henti ini. Walau terdapat Undang-Undang mengenai pemberantasan korupsi yaitu pada UU No. 20 Tahun 2001. Namun adanya Undang-undang ini bukan berarti dapat memberantas para koruptor yang ada, karena masih ada saja tangan nakal yang melakukan hal ini. Lunturnya nilai kejujuran pada diri koruptor tersebut membuat para koruptor lupa akan dampak yang timbul nantinya.

Menurut Pendapat Saya, solusi yang seharusnya dilakukan untuk para korupsi tersebut bukan diberi hukum pidana melainkan diberi hukuman yang lain , seperti misalnya koruptor tersebut dikucilkan di lingkungan masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada para koruptor tersebut. Jika diberikan hukum pidana itu tidak memberikan efek jera, karena ruang tahanan para pejabat korupsi yang kita ketahui sangatlah nyaman dengan fasilitas yang baik.

Apakah kasus korupsi tersebut berdampak buruk bagi sistem politik Indonesia? Jawabannya jelas, bukan hanya berdampak pada Sistem Politik Indonesia namun juga berdampak buruk pada Sistem yang lainnya.