Pendidikan untuk Siapa?
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, begitulah bunyi pasal 31 ayat 1 UUD Tahun 1945 yang juga dipertegas pada ayat 2 bahwa pemerintah wajib membiayainya. Pasal tersebut hendak menjamin bahwa pemerintah harus memfasilitasi dan membiayai pendidikan setiap warga negaranya tanpa terkecuali.
Pemerintah memprogramkan wajib belajar 9 tahun. Artinya hanya sebatas 9 tahun pemerintah wajib membiayai dan memfasilitasi pendidikan setiap warga negaranya, yaitu pada pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sering kita temui pada pendidikan 9 tahun saja, masih banyak sekolah-sekolah yang memungut bayaran dari peserta didik. Berdalih untuk uang pembangunan, buku dan seragam yang memberatkan wali murid sehingga menyebabkan anak putus sekolah.
Pertama, pendidikan hanya untuk orang-orang yang cerdas. Sekolah unggulan dan terbaik serta beasiswa hanya diberikan kepada mereka yang berprestasi. Menjadi tak adil jika masyarakat desa ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah terbaik, sekolah di desa dengan fasilitas seadanya jelas tak mampu bersaing dengan pendidikan di kota yang lengkap dengan segala akses dan fasilitas.
Kedua, pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Tingginya biaya sekolah favorit menjadi penegas bahwa pendidikan berkualitas hanya untuk orang kaya. Paradoks sikap pemerintah yang ingin meringankan biaya pendidikan tidak diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan akses yang sama bagi seluruh warga negara, khususnya orang miskin untuk menikmati sekolah-sekolah berkualitas.
Akhirnya negara ini tampak tak mampu memberi arah pada pendidikannya. Tak jelas orientasi pendidikan untuk apa dan siapa. Penggila kekuasaan saling melempar tanggung jawab. Kaum berpendidikan semakin tak peduli dengan lingkungan sosialnya. Namun bagaimanapun dengan penuh harap kita selalu memanjatkan doa, semoga si miskin bisa sekolah.
Amiin..
