Berdasarkan hasil Real Count yang dikeluarkan oleh KPU, pasangan Prabowo -- Gibran masih memimpin pada ajang Pemilu 2024. Jika benar pasangan tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 -2029, maka dipastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.
Pembangunan IKN akan dikawal oleh Prabowo sebagai presiden, sedangkan Gibran akan fokus pada Jakarta dan kawasan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). Sesuai amanat  Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang saat ini sedang dibahas di DPR, Wakil Presiden RI akan memimpin Kawasan Aglomerasi yang selama ini dikenal sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur.
Berdasarkan Pasal 55 RUU DKJ, dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Hal ini menunjukan bahwa Gibran akan mengendalikan tidak hanya arah perkembangan Jakarta, namun juga Kawasan Aglomerasi kedepannya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan alasan mengapa Wakil Presiden yang akan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi. Menuurtnya, tugas yang akan diemban oleh pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan sangat besar dan kompleks, sehingga juga melibatkan empat menteri koordinator, yaitu Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
"Badan ini dipimpin oleh Pak Wapres, kenapa dipimpin Wapres? Karena ini urusannya kompleks, tidak mungkin satu menteri. Ini melibatkan empat menko, ada masalah keamanan, masalah kemaritiman dan investasi, masalah pembangunan SDM, dan kemudian ada masalah ekonomi. Dan ini harus dipikirkan," ujar Mendagri, Tito.
Hal yang paling sering disoroti pada pembahasan RUU DKJ adalah kepemimpinan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Â Dewan Kawasan Aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya, dan mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional.
Dewan Kawasan Aglomerasi berperan penting pada arah perkembangan Jakarta dan kawasan sekitarnya, bagaimana tidak, kedudukan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, Kota Global, dan kota inti dalam Kawasan Aglomerasi menyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi bagi Indonesia.Â
Pada Tahun 2023, Kawasan Jabodetabekpunjur menyumbang 23,8% bagi perekonomian Indonesia sedangkan Jakarta sendiri berkontribusi sebesar 16,6%. Hal tersebut jelas menunjukan bahwa pusat ekonomi faktualnya sehingga Dewan Kawasan Aglomerasi akan memiliki peran yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Banyak harapan yang diberikan kepada DKA sebagai badan yang mengurus pertumbuhan dan pembangunan Kawasan Aglomerasi, sehingga diperlukan orang-orang yang kompeten pada bidangnya. Sebagai implikasi dari pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, secara langsung saat ini ia juga menjabat sebagai ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabekpunjur sesuai amanat Permen ATR/BPN No 22 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Tim tersebut telah berdiri sejak Tahun 2020 yang bertugas menyelesaikan berbagai tantangan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara holistik, integratif, tematik, dan spasial oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah.
Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dibantu oleh Project Management Office Jabodetabek-punjur yang berperan sebagai inisiator, konseptor, fasilitator, dan problem solver dalam menangani berbagai permasalahan strategis terkait penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur. Dengan ditetapkannya UU DKJ, PMO Jabodetabekpunjur dapat menjadi bekal untuk pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi.
