Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km mulai menemui hambatan. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tol membengkak dari 6,2 triliun menjadi 9,5 triliun. Salman Lumoindong selaku Kepala Biro Pembangunan Daerah Setprov Kaltim menyebutkan bahwa membengkaknya anggaran dikarenakan adanya infrastruktur penunjang seperti pembangunan flyover di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan pematangan lahan di tanah rawa.
Selain itu, penyebab lain yang disebutkan adalah adanya inflasi. Sehingga, harga material pada tahun 2008 saat perencanaan anggaran berbeda dengan harga saat ini. Sedangkan pada tanggal 10 Juli 2015 kemarin, Sapto Setyo P selaku anggota komisi III DPRD Kaltim menyebutkan bahwa anggaran membengkak dikarenakan design ulang beberapa konstruksi. Design ulang tersebut dilakukan karena jalur yang dilintasi tol melewati 15 lahan konsesi tambang.
Proyek ini melibatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pihak pemerintah yang terlibat diantaranya pemerintahan pusat (kemenntrian PU), provinsi (pemprov Kaltim), dan tiga pemerintah kota/kabupaten. Sedangkan pihak swasta yang mengikuti lelang di antaranya, PT Citra marga Nusaphala Persada, PT Waskita karya dan Jasa Marga.
Pada perencanaanya, jalan tol ini terbagi dalam 5 paket pengerjaan. Paket 1 dan 5 didanai oleh pemerintah. Sedangkan paket 2,3 dan 4 akan dikerjakan oleh pihak swasta melalui lelang yang ditargetkan berlangsung 2015 ini. Paket pertama adalah jalan yang menghubungkan Km 13 Balikpapan-Semboja senilai 374 miliar, Km 13 balikpapan-manggar (363 miliar), Semboja-palaran (366 miliar), Palaran-mahkota II (363 miliar), dan km 13 balikpapan-Sepinggan (373 miliar).
Pemerintah pusat akan membantu 1,5 triliun yang terdiri dari 1 triliun bantuan dari luar negeri Tiongkok dan anggaran infrastruktur. Sementara pemprov akan mengeluarkan 1 triliun sebagai dana sharing dengan pusat. Sebelumnya, proyek ini telah menghabiskan 2 triliun yang didanai oleh APDB Kaltim. Sehingga, kekurangan 5 triliun akan dilelang ke investor.
Saya setuju dengan keputusan tersebut. Karena menurut saya, bekerjasama dengan swasta merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur yang sering terkendala pendanaan. Selain itu, bermitra dengan swasta juga dapat mengurangi beban (APBN/APBD) dan resiko pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja layanan, serta dapat mengatasi permasalahan terkait teknologi dan kemampuan manajerial.
