Mohon tunggu...
Megane
Megane Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswi

Menuangkan pikiran dalam tulisan

Selanjutnya

Tutup

Politik

PJ Gubernur: The Prince New Era

9 Januari 2023   19:06 Diperbarui: 9 Januari 2023   19:09 122
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Heru Budi Hartono sukses naik jabatan dipenghujung tahun 2022. Ia berhasil mengambil suara pemimpin negeri Konoha untuk menjadi penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta sebagai pengisi kekosongan jabatan yang diembani Anies Baswedan setelah sebelumnya Ia menjabat sebagai kepala sekretariat presiden. Sebagai pj gubernur, tugasnya mewarisi masalah-masalah maupun urusan yang belum dituntaskan di periode sebelumnya. Akan tetapi, terlihat pj gubernur tersebut malah merenovasi ulang faktor-faktor yang bekerja dengan baik dibalik suksesnya prestasi DKI Jakarta. Terlihat dari slogan Jakarta yang semula "Jakarta Kota Kolaborasi" diubah menjadi "Sukses Jakarta Untuk Indonesia" sekaligus hilangnya logo plus Jakarta yang ikonik. Langkah itu disertai dalih dukungan sebagai pj untuk program nasional, yaitu IKN. Penjabat gubernur yang baru sebentar menjabat pun terlihat memecat orang-orang yang berkolaborasi dengan pak Baswedan dengan hasil suksesnya menggelar balapan Internasional yang diselenggarakan beberapa bulan sebelumnya dan proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Melengserkan orang-orang besar PT JakPropertindo (PT JakPro) beserta para kolega-koleganya dengan orang-orang yang Ia percayai. Bahkan Heru pun tak niat meneruskan program-program yang dijalankan oleh Anies saat masa jabatannya. Program yang dihilangkan seperti jalur sepeda dan sumur resapan yang sudah dihilangkan anggarannya pada RAPBN 2023. Padahal, program tersebut mendapat banyak feedback positif dari khalayak publik. Jalur sepeda sebagai program antisipasi pengurangan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan berbahan bakar agar masyarakat dapat mengurangi polusi udara dengan cara mengendarai sepeda dan menerapkan pola hidup sehat dan sumur resapan sebagai program penanggulangan banjir yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baru beberapa bulan menjabat, simbol-simbol maupun orang-orang yang ikonik dirombak habis. Kelakuan penjabat mengingatkan pada refleksi The Prince versi zaman kekinian.

Sosok The Prince tergambar dalam karya Machiavelli dengan judul The Prince and The Discourses tahun 1531. Karyanya tersebut diidentikan dengan konteks pengelolaan penguasa dengan kekuasaan politik yang dimilikinya agar tetap longlast sepanjang masa. Negara dianggap sebagai kuasa politik yang mutlak dan dikendalikan oleh penguasa. Hanya penguasa yang dapat mengatur negara, sedangkan rakyat maupun hukum yang ada tidak dapat diikutsertakan. Secara tersirat menggiring penguasa agar bersikap otoriter. Baginya, penguasa haruslah mengambil dan mempertahankan yang kekayaan maupun kejayaan yang ada. Maka dari itu, yang terpenting ialah bagaimana cara perebutan kuasa oleh para penguasa melalui dua acara. Cara pertama, menghilangkan seluruh keturunan atau orang-orang yang berhubungan dekat dengan penguasa lama walaupun ditempuh melalui jalur kekerasan. Cara ini diupayakan penguasa untuk mencegah adanya pembelot atau bibit-bibit ancaman kedepannya. Cara kedua, meluaskan kekuasaannya dengan cara kolonialisasi dan menciptakan hubungan baik dengan wilayah lain. Cara ini diupayakan agar mendapat dukungan dari luar kekuasaan. Cara-cara tersebut dipraktikkan oleh penguasa agar apa yang Ia punyai untuk menjadi penguasa dapat dilindungi dan dipegang dalam kurun waktu yang panjang. Machiavelli merestui berbagai jalur walaupun jalur tersebut akan menentang nilai moralitas. Walaupun nantinya penguasa memakai cara kekerasan, perlu diingat bahwa penguasa juga harus mencari simpatisan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Jika penguasa dapat memberi perhatian dari masyarakat dan membuat masyarakat mencintainya, maka penguasa tidak perlu takut akan adanya pembangkang yang dapat mengancam keberadaannya. Maka dari itu, penting adanya rasa caring dari rakyatnya agar menjadi tameng untuk melanggengkan kekuasaan penguasa.

Flashback to tindakan pj desa Shinobi yang merombak support system pada era Anies Baswedan. Jikalau kita sandingkan dengan teori Machiavelli, akan terlihat cara-cara yang dilakukan pj seperti merealisasikan The Prince di era sekarang (New Era). Di era sekarang, penguasa tidak direstui melakukan kekerasan apapun karena semua orang dilindungi oleh HAM. Maka dari itu, agar cara pertama dapat dilaksanakan ialah melakukan renovasi atau perombakan ulang hasil atau bekas-bekas peninggalan di era penguasa sebelumnya. Mengganti orang-orang lama dengan orang-orang baru yang dekat dengannya agar dapat leluasa memperoleh kekuasaan dan mengganti logo untuk menghilangkan jejak penguasa lama. Untuk mendapat support dan cinta dari kalangan rakyat akibat dampak beberapa penghapusan program, maka pj meneruskan kembali program yang menjadi harapan besar bagi rakyat DKI Jakarta yaitu program pangan murah keliling. Sama seperti penguasa sebelumnya, program ini memberi bantuan dengan menjual bahan pangan dengan harga murah agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan ditengah inflasi dunia.

Kehadiran The Prince belum tentu menjadi petaka atau keberuntungan. Belum ada yang tau gimana nasib DKI Jakarta ditangan pj kedepanya. Who Knows?. Kita akan lihat prosesnya ditahun 2023 dan hasilnya ditahun 2024. Kalau nasib baik yang lebih banyak dikantongi rakyat DKI Jakarta, berarti pertanda baik. Begitupun sebaliknya, kalau nasib buruk yang lebih banyak dikantongi rakyat DKI Jakarta berarti pertanda buruk. Tapi yang pasti, The Prince bukan hanya ada dalam teori saja, akan tetapi ada dalam dunia nyata. Teori The Prince pastinya akan beda dengan The Prince New Era karena dahulu merestui berbagai cara sekalipun itu mencederai HAM seseorang, kalau sekarang merestui cara yang halus tanpa mencederai HAM ataupun hukum yang berlaku. The Prince New Era sepertinya tidak akan melakukan sifat pemerintahan yang otoriter secara blak-blakan karena akan adanya pengawasan dari lembaga-lembaga diatasnya dan masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun