Teluk Bintuni merupakan daerah berpanorama indah di semenanjung barat Papua. Lebih dari itu, Bintuni kaya akan sumber daya alam darat dan laut, sehingga menjadikan kawasan yang sudah otonom tersebut mencuri perhatian investor dalam dan luar negeri. Teluk Bintuni mulai sibuk membangun diri.
Pembangunan daerah merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni yang masih baru dan belum berpengalaman. Kabupaten ini terbentuk tahun 2002, hasil pemekaran sebagian Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Penguatan kapasitas pemerintah dan infrastruktur daerah sebagai fondasi utama pembangunan menjadi agenda kegiatan utama.
Investor juga berpartisipasi. Satu per satu mereka mulai mengepakkan sayap usaha di Teluk Bintuni. Salah satunya British Pretoleum (BP). Perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London, Inggris, ini telah melaksanakan proyek eksplorasi gas alam cair (liquid natural gas/LNG) Tangguh sebagai andil dalam pembangunan awal Teluk Bintuni.
Bupati Teluk Bintuni, drg. Alfons Manibui, DESS, mengakui hingga tahun 2005, kondisi sektor fisik, ekonomi, sosial, dan kesehatan Teluk Bintuni dapat dikatakan biasa-biasa saja, bahkan cenderung tertinggal. Barulah lima tahun berikutnya, kabupaten seluas 18.637 km2 ini mulai memiliki jaringan jalan, perumahan warga, jaringan listrik, gedung fasilitas umum, dan layanan kesehatan serta pendidikan.
Dari segi pembangunan sumber daya manusia, Teluk Bintuni mengalami kemajuan berarti. Indeks Pembangunan (IPM) Teluk Bintuni naik dari 64,4 (2007) menjadi 66,58 (2010). Rata-rata lama sekolah warganya naik dari 6,8 tahun menjadi 6,9 tahun. Peningkatan juga tampak pada Angka Kelahiran Hidup, dari sebelumnya 899 per 1.000 bayi lahir (2006) menjadi 933 per 1.000 bayi (2010), sekaligus menandai membaiknya mutu layanan kesehatan.
Kendati demikian, tidak semua bidang memberi kabar baik. Angka pertumbuhan ekonomi warga Teluk Bintuni justru anjlok dari 12,8 (2006) menjadi 6,14 (2010). Pendapatan per kapita juga belum menunjukkan angka yang menggembirakan, yakni berkutat di Rp 23 juta per tahun.
Musrenbang RPJMD
Memasuki 2011 lalu, penyusunan RPJMD II 2011-2015 diharapkan lebih baik dari RPJMD I. Karena itulah, BP bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (PSKK-UGM) berinisiatif mendampingi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector, untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) demi tersusunnya dokumen RPJMD II yang demokratis dan partisipatif.
Musrenbang merupakan kegiatan yang penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pentingnya perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud.
Musrenbang RPJMD II 2011-2015 Kabupaten Teluk Bintuni berlangsung pada hari Senin-Selasa, 12-13 Desember 2011. Tercatat sekitar 67 peserta hadir pada hari pertama dan 69 peserta di hari kedua yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala dan sekretaris distrik, dan pemangku kebijakan (stakeholder) lain seperti DPRD, kelompok adat, agama, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Musrenbang dilaksanakan melalui ceramah, presentasi, dan partisipasi aktif peserta dalam diskusi di sidang komisi atau Focus Group Discussion yang dibentuk sesuai dengan misi kepala daerah dan aspek indikator Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini merupakan bagian dari lima pendekatan dalam rangkaian perencanaan RPJMD, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-bottom), dan bawah-atas (bottom-up).
Dalam Musrenbang RPJMD II, Bupati Teluk Bintuni menyampaikan visinya, yaitu “Sehati Menuju Bintuni Baru”. Di masa depan, Teluk Bintuni yang dihuni tujuh suku aslinya: Irarutu, Wamesa, Sebyar, Sumuri, Kuri, Soub, dan Moskona, diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang tertata rapi, teratur, indah, dengan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, maju, demokratis, damai, tangguh, dan berdaya saing.
Agenda Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas indikator, capaian yang telah diperoleh, dan target yang hendak dicapai lima tahun ke depan dari seluruh misi daerah tersebut. Secara umum, masih ada salah pengertian antarinstansi di Kabupaten Teluk Bintuni terkait definisi indikator dan pencapaian. Penentuan target juga menjadi tidak realistis karena lemahnya basis data miliki pemerintah daerah.
Ketua Tim RPJMD II, Drs. Wim Fimbay, mengatakan tim akan menyusun dokumen akhir untuk kemudan dibuat peraturan daerah (Perda). Operasional RPJMD II juga akan dijabarkan detil dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat dinas/instansi, RKPD akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).
Leason Learned
Musrenbang juga telah berhasil menjembatani komunikasi di antara seluruh stakeholder, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara realistis, begitu pula dengan kemampuan pemerintah daerah. Dengan begitu, dapat dicapai kesamaan pandangan dan persepsi sehingga perencanaan pembangunan daerah tidak akan elitis.
Melalui Musrenbang, penyusunan RPJMD II dinilai telah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun demikian, pelaksanaan Musrenbang belum sesempurna harapan. Padatnya agenda kegiatan SKPD, kurangnya persiapan Bappeda, dan rendahnya motivasi serta komitmen anggota tim penyusun untuk menyelesaikan dokumen, menjadi tantangan yang berhasil dilalui Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan PSKK-UGM bersama BP selaku pendamping.
Proses Musrenbang sebaiknya terus dipertahankan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan di masa depan, bahkan diperinci hingga ke tingkat distrik dan kampung. Dengan begitu, akan terwujud perencanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif, dan taat aturan yang sudah ada. (*)