Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Seiring dengan pesona alamnya yang memukau, NTB menyimpan kenyataan yang tak kalah pahit: banyak warganya yang menjadi korban TPPO. Perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan, sering kali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan manusia. Mereka dijebak dengan janji-janji palsu akan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, hanya untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara kejam.
Namun, ironisnya, dalam hiruk-pikuk kampanye pemilihan gubernur periode 2024-2029, isu TPPO tampaknya menjadi pembicaraan yang jarang diungkit. Para calon gubernur lebih terfokus pada janji-janji pembangunan infrastruktur megah dan percepatan pertumbuhan ekonomi, sementara keselamatan dan kesejahteraan rakyat mereka terabaikan. Seolah-olah, mereka melupakan bahwa perlindungan warga dari ancaman TPPO adalah fondasi utama dari sebuah pemerintahan yang adil dan beradab.
Pendiri Suara Perempuan Nusantara, Nur Khotimah, menyoroti minimnya perhatian para calon gubernur terhadap isu TPPO. "Ini bukan hanya soal membangun jembatan atau jalan baru, ini soal menyelamatkan nyawa dan masa depan masyarakat kita. TPPO adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari para calon pemimpin kita," tegasnya.
Khotimah menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran publik sebagai langkah awal dalam penanganan TPPO. Menurutnya, masyarakat harus diberi pemahaman yang cukup mengenai modus operandi TPPO. "Pemerintah daerah harus menggandeng lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan kampanye kesadaran yang masif," ujarnya.
Lebih lanjut, Khotimah mengkritisi kurangnya komitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. "Aparat penegak hukum kita perlu dilatih dan dipersenjatai dengan pengetahuan yang memadai untuk menangani kasus-kasus TPPO. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kita hanya akan memberi ruang bagi para pelaku untuk terus beroperasi," katanya.
Selain itu, Khotimah menyoroti pentingnya program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. "Korban perdagangan orang bukan hanya butuh penyelamatan, tetapi juga pemulihan. Pemerintah harus menyediakan layanan yang komprehensif, mulai dari bantuan medis hingga pelatihan keterampilan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan bermartabat," imbuhnya.
Kritik tajam ini harus menjadi refleksi bagi para calon gubernur NTB. Mereka harus menyadari bahwa tanpa penanganan serius terhadap TPPO, semua janji politik mereka akan kehilangan maknanya. Pembangunan fisik yang megah tidak akan berarti jika warga NTB terus hidup dalam ketakutan akan ancaman perdagangan manusia.
Nur Khotimah menyerukan kepada para calon gubernur untuk segera mengubah pendekatan mereka. "Kita membutuhkan pemimpin yang berani dan peduli. Pemimpin yang mau turun tangan langsung menangani masalah ini, bukan hanya bicara soal pembangunan infrastruktur. TPPO harus menjadi prioritas utama dalam agenda kerja mereka," serunya.
Para calon gubernur NTB harus bangkit dari ketidakpedulian ini dan mulai memasukkan isu TPPO dalam agenda prioritas mereka. Rakyat NTB membutuhkan pemimpin yang tidak hanya melihat masalah di permukaan, tetapi juga berani menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam. Tanpa langkah nyata dan komitmen kuat, NTB hanya akan menjadi tanah air yang indah secara fisik, namun menyimpan derita tak berujung bagi warganya yang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memberikan harapan nyata dan melindungi setiap warganya dari ancaman apa pun, termasuk TPPO.
Pengembangan yang lebih mendalam tentang isu TPPO di NTB mengungkapkan sebuah realitas yang harusnya menjadi perhatian serius bagi para calon gubernur. Dengan menganalisis akar permasalahan, menggali data yang lebih mendalam, dan menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil, opini ini membantu mengarahkan fokus pada kepentingan masyarakat dan memberikan panggilan tindakan yang mendesak bagi para pemimpin masa depan NTB.
