Jakarta ,Suara keadilan Penolakan Arie Yannur Ketua Umum GRAPESDA KALIMANTAN terhadap rencana Pemerintahan Jokowi / JK yang akan Mengirim Transmigrasi 4 juta KK ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara ini menjadi trending Topik di media jejaring sosial facebook, Pernyataan tegas Arie Yannur tersebut tak pelak lagi menjadi perbincangan khalayak, beragam tanggapan muncul terhadap pemerintahan Jokowi / JK.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat menolak rencana penempatan transmigran di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya Kabupaten Sanggau. Penempatan transmigran di Sanggau dikhawatirkan bisa memicu konflik lahan. (http://regional.kompas.com/read/2013/04/15/02484564/Kalbar.Tolak.Penempatan.Transmigran)
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans Kalbar Haris Harahap, di Pontianak, menjelaskan, potensi konflik itu sudah muncul kendati penempatan transmigran masih tahap perencanaan. ”Kami khawatir jika program itu direalisasikan, konflik lahan akan meluas. Dalam tahap perencanaan sudah ada kelompok masyarakat lokal yang menolak. Kami tak ingin memaksakan program itu agar tidak menimbulkan konflik. Apalagi itu program pilihan, bukan wajib bagi Kalbar,” ujarnya, seperti di rilis ( Kompas Minggu 14/4) silam.
(http://nasional.kompas.com/read/2013/04/15/02484564/Kalbar.Tolak.Penempatan.Transmigran.)
Rencana awal adalah 3 daerah menjadi target utama pelaksaan Transmigrasi tersebut ,Yaitu Sumatera, Papua dan Kalimantan. Sementara itu Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11) .
(http://www.dharapos.com/2014/11/program-transmigrasi-bakal-jadi-masalah.html?m=0)
Mahasiswa papua dan tokoh lain Papua Juga menolak keras program tersebut,mereka mengancam akan mengadakan demontrasi besar-besaran bila itu dilaksanakan. menurut mereka Pemerintah harus mencari alternatif lain dalam melakukan distribusi penduduk. Disarankan jangan dengan konsep atau strategi transmigrasi lagi, sebab program ini telah ditolak Pemerintah Daerah Papua. Hal itu dikatakan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, Senin (3/11).
Sementara itu Arie Yannur mengatakan bahwa " 4 juta Kepala keluaraga tersebut pasti akan membengkak menjadi 6 Juta ,mengingat mereka pasti membawa keluarganya, ini merupakan eksodus yang berkedok transmigrasi " ujarnya ,Jokowi dianggap menghianati serta menyakiti daerah pendukungnya di 3 daerah tersebut . Arie mengatakan bahwa jokowi sudah dua kali tak selesai jabatannya, " Pertama belum selesai di Solo karena ambisi jadi Gubernur DKI, Kedua belum selesai di DKI karena ambisi menjadi kepala negara, jangan sampai ini menjadi yang ketiga , yaitu tidak selesai menjadi kepala Negara ( Presiden ) karena salah membuat kebijakan ", Pungkas Arie Yannur .
Redaksi Suara Keadilan / Laporan Metty Sigarlaki .
