Politik dinasti, suka atau tidak, adalah realitas saat ini. Hal yang paling penting adalah pengawasan yang dilakukan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengamat pemilu harus memastikan bahwa petahana tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan keluarga. Alat-alat negara tidak boleh digunakan sebagai alat bantu tim kampanye.
Namun, pengawasan masyarakat jauh lebih penting. Melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko manipulasi suara rakyat. Masyarakat harus terus melaporkan adanya kecurangan dalam pemilihan, karena tanpa bukti dan pengawasan, tidak akan ada keadilan.
Akhirnya, kedaulatan rakyat diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. MK menjadi penentu dalam kasus perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika hakim MK yang menangani sengketa pemilu tidak memiliki hubungan keluarga dengan para kontestan, sehingga tidak akan disebut sebagai mahkamah dinasti atau mahkamah keluarga.
Permasalahan terbesar saat ini adalah tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengesahan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Sudah saatnya MK berjuang keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan tidak membiarkan dirinya menjadi sumber ketidakpastian dalam Pemilu 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
