Politik memiliki manifestasi nilai di dalam jalan cerita. Seperti yang akan kami bahas di dalam tulisan ini, adalah mengenai isu politik di dalam novel Perang (2002) karya Putu Wijaya (PW). Melalui tulisan ini, kami tidak bermaksud mengetengahkan penjabaran yang panjang lebar, akantetapi hanya gambaran sekilas mengenai manifestasi nilai politik di dalam bangunan karya sastra. Novel Perang memiliki nuansa politis yang terbangun di alur ceritanya. Hal ini bisa dilihat dari garis besar cerita yang menggambarkan mengenai perseteruan dua kerajaan besar Astina dan Amarta.
Menilik penggambaran cerita, maka dapat dikatakan wajar-wajar saja dan memang politik harus ada di dalamnya mengingat bahwa novel Perang sebagai cerita mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Novel ini membangun cerita politik yang lugas dan cair, mengingat bahwa hakekat sastra bukan semata-mata penulisan sejarah yang murni dan dokumen sejarah belaka. Kehidupan realitas yang termanifestasikan ke dalamnya bergelok di dalam simbol pewayangan yang notabene mengkisahkan kehidupan manusia pada umumnya.
Perang menunjukkan bahwa di dalam khasanah perpolitikan, masing-masing faham politik berupaya untuk mengabarkan mengenai keburukan dari lawan politik mereka, yang kemudian disertai dengan sikap untuk mengagungkan faham politik yang mereka anut. Akantetapi, PW memberikan statement yang jelas, dan memberikan masukan kepada publik pembaca kalau politik tidak semata-mata adegan omong kosong yang dipenuhi dengan sandiwara dan tipu daya. Politik juga tidak semata-mata mengenai urusan bagaimana menjatuhkan orang yang berada di luar dirinya, namun politik juga memiliki nilai moral. PW memasukkan pesan moral sebagai (yang juga merupakan) media pendidikan politik melalui karya agar masyarakat pembaca sastra tidak selalu antipati dengan isu-isu politik.
Pesan moral yang disuratkan PW, disampaikan melalui jalan cerita, dialog antar tokoh. Misalnya, percakapan antara Semar dengan Bagong mengenai musuh manusia: “… Tadi kamu bertanya padaku, siapa sebenarnya musuh kita ini. Jawabannya gampang tapi sukar. Musuh kita adalah diri kita sendiri. … Lawan musuh-mush dalam dirimu sendiri itu. Nanti akan jelas, nanti dengan sendirinya dia akan memberikan penjelasan. Itu lah jawabanku…” (Perang, 2002: 37).
Jawaban Semar atas pertanyaan Bagong, tentang siapa sebenarnya musuh manusia ketika tokoh Bagong ini melihat polemik antara Pandawa dan Korawa yang tidak berkesudahan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Seperti halnya manusia di kehidupan sehari-hari, Bagong pun menyampaikan jawaban Semar kepada saudaranya dengan ditambahi bumbu, tidak murni seperti apa yang Semar ungkapkan sebelumnya.
Mendengar kata-kata Bagong dari Semar, informasi yang sudah dibumbui tersebut, Gareng memiliki persepsi dan argumen sendiri. Gareng, di dalam perkembangan cerita, menganggap bahwa musuh manusia bukan diri sendiri, akantetapi adalah kekuasaan. Gareng mengungkapkan dengan dibarengi dengan pemahaman lebih dalam yang mencetuskan bahwa musuh manusia adalah kekuasaan yang merusak. Kekuasaan yang merusak, di dalam cerita pewayangan dan novel ini, langsung menunjuk ke pihak Korawa sebagai wakil dari kejahatan, kebejatan moral, politisi busuk, dan lain sebagainya, yang berurusan dengan ketidak-benaran.
PW memberikan penjelasan mengenai kekuasaan yang merusak, yaitu kekuasaan (seperti pihak Korawa) yang melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Kekuasaan seperti ini, menurut PW, harus dilawan, yang tidak hanya sebatas pada hasil kekuasaan namun menentang kekuasaan yang merusak secara langsung. PW dalam novel Perang memberikan contoh yang nyata dari hegemoni kekuasaan melalui bahasa, yang merupakan sarana penindasan. Aspek-aspek kekuasaan yang memberikan peluang untuk melakukan penindasan harus dilawan. Darisana, diketahui bahwa musuh terbesar manusia bukan hanya Korawa, namun semua orang yang dengan kekuasaannya menindas orang lemah yang tidak memiliki kekuasaan, lihat novel Perang halaman 85.
Pembicaraan antara Bagong dan Semar dalam obrolan ringan menjadi hal yang menarik dalam pokok bahasan kekuasaan negara dan penindasan yang dilakukan oleh negara itu. Pertanyaan mengenai siapa sebenarnya musuh manusia, berlanjut ke masalah politik yang nyata dan terjadi di luar karya sastra. Kekuasaan negara pada dasarnya bukan kekuasaan mutlak sebab di dalam kekuasaan negara itu teremban amanat untuk melakukan gerakan yang melindungi rakyatnya, bukan menindas rakyat. Oleh karena itu, kami mengambil definisi kekuasaan yang diketengahkan oleh Wiratmo Soekita yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah adalah persekutuan antara pemerintah dengan rakyatnya. Istilah persekutuan memberikan penjelasan bahwa kekuasaan itu harus menguntungkan kedua belah pihak bukan hanya satu pihak saja. Kekuasaan bukan hubungan antara penindas dan yang ditindas.
Melalui cerita ini, salah satu hal yang ingin diungkapkan PW melalui novel Perang ingin mengajak masyarakat pembaca untuk ikut andail dalam kegiatan berpolitik. Menjadi rakyat yang sebenarnya, apabila ada pemimpin yang salah, rakyat diharapkan mau mengingatkan, sebab dalam khasanah negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan negara. Kekuasaan yang merusak (adalah penindasan) harus dihancurkan demi tegaknya kemanusiaan dan terlaksananya moral politik sebuah bangsa yang beradap, berkeadilan sosial, dan berketuhanan yang maha esa.
Akantetapi, PW pun menyadari bahwa hal ini menjadi suatu gerakan yang berat dan terlampau menanggung resiko yang besar. Kita bisa melihat sendiri, dalam sejarah bangsa Indonesia, bagaimana para sastrawan dan anggota masyarakat yang melakukan kritik terhadap kesewenangan negara mendapatkan perlakukan yang tidak manusiawi. Sebagai seorang sastrawan besar, PW, menyadari akan hal ini, yang melalui tokohnya mengatakan:
“Ternyata melawan kekuasaan itu tidak enak. Sakit, lebih baik aku berkawan saja dengan kekuasaan …” (Perang, 2002: 110).
