Dalam empat tahun belakang pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara besar-besaran. Sementara itu, pembangunan manusianya baru akan dilaksanakan besar-besaran pada periode berikutnya. Kebijakan yang me-anak kandungkan dan me-anak tirikan ini akhirnya menjadi maslah baru.
Data Human Development  Indeks (HDI)/ indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan UNDP memperlihatkan terus menurunnya ranking Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia berada diperingkat 110, tahun 2015 diperingkat 113, dan tahun 2017 berada diperingkat 116.
Sementara itu, Bank Dunia baru-baru ini juga mengeluarkan indikator baru untuk mengukur derajat manusia yang diberi nama Human Capital Index (HCI). Dalam rilisnya posisi Indonesia berada diurutan 87 dari 157 negara. Posisi Indonesia tersebut lebih buruk ketimbang lima negara ASEAN seperti Singapura,Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Philipina.
Begitu juga dengan data yang dikeluarkan Global Human Capital Index versi WEF, posisi Indonesia berada di bawah lima negara ASEAN tersebut. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rata-rata peningkatan skor HDI dua kali lipat dibandingkan hari ini.
Keberhasilan SBY tersebut karena satu-satunya konsep pembangunan bagi Partai Demokrat adalah 'rakyat tidak boleh susah, harus lebih sejahtera'. Sejahtera ini sangat luas. Dalam artian umum, sejahtera merujuk kepada keadaan yang lebih baik. Kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
Sedangkan dalam kaca mata ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sementara itu, dalam pandangan kebijakan, makna sejahtera menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang berujung kepada rasa adil juga dibingkai dalam Pancasila, yaitu 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia' yang menjadi ideologi dan filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, untuk mewujudkannya tidak ada istilah policy can be delay (kebijakan yang ditunda) bagi Demokrat. Untuk mewujudkan kesejahteraan diperlukan kebijakan yang saling terintegrasi baik fisik maupun non fisik, baik infrastruktur maupun manusianya. Selain itu, sinergisitas antara eksekutif dan legislatif juga diperlukan. Keduanya harus berjalan beriringan, karena kesejahteraan yang mewujudkan keadilan telah termakhtub dalam Pancasila yang menjadi dasar bernegara.
Lihat saja sepuluh tahun kepemimpinan SBY ketika menjadi Presiden RI keenam, dengan dukungan penuh Partai Demokrat di DPR RI, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dari ujung barat, hingga ujung timur Indonesia. Dari pembangunan infrastruktur transportasi hingga pembangunan infrastruktur pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (manusianya).
Meskipun hari ini Partai Demokrat tidak mewakilkan kader terbaiknya sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, tapi partai berlambang mercy ini telah menitipkan amanat rakyat kepada calon anggota legislatifnya disemua lapisan baik DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI melalui 14 Prioritas Partai Demokrat.
14 Prioritas Partai Demokrat merupakan penjabaran dari konsep kesejahteraan yang mewujudkan keadilan sosial tanpa harus menunggu satu dan lainnya. 14 Prioritas Partai Demokrat merupakan perenungan panjang nasib bangsa empat tahun belakang dan menyongsong masa depan tanpa harus mengutuk kegelapan.
Jika Partai Demokrat tidak pernah me-delay (menunda) waktu untuk memikirkan rakyat, kenapa kita harus menunda untuk menetapkan pilihan? Mari gunakan hak konstitusional pada 17 April 2019. Jangan berdiam diri. Tentukan nasibmu lima menit di bilik suara untuk masa depan yang lebih baik. Diamnya orang baik adalah kemenangan bagi mereka yang jahat.
