Strategi Impor Pangan ala SBY, Pro Petani-PAS untuk Masyarakat

10 tahun Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI ke-6, telah banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Memang setiap kepemimpinan mempunyai plus minus-nya masing-masing. Oleh sebab itu, kewajiban kepemimpinan selanjutnya adalah melanjutkan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Begitulah hakikat kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi polemik akhir-akhir ini adalah terkait impor pangan. Dimana terjadi ketidaksepahaman data antara pihak-pihak terkait. Muara dari permasalahan tersebut adalah jatuhnya 'korban' dari pihak masyarakat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.

Dengan polemik yang terjadi, harga pangan di pasaran menjadi tidak stabil. Spekulan memanfaatkan carut marut tersebut dengan memainkan harga. Akhirnya masyarakat yang daya belinya melemah sejak 4 tahun belakangan menjadi lebih terbebani dengan harga-harga pangan yang naik tak menentu.

Disisi lain, maldata pemerintah terkait stock pangan nasional hari ini membuat petani menjadi korban. Alih-alih mencukupi kebutuhan pangan nasional, kebijakan impor pangan disaat musim panen membuat petani malah merugi. Harga jual menjadi jatuh.

Berkaca dari 10 tahun kepemimpinan SBY dengan dukungan Partai Demokrat, ada hal-hal positif yang dapat dijadikan referensi bagi pemerintah saat ini maupun yang akan datang dalam menyikapi impor pangan, kesejahteraan petani, dan harga yang PAS untuk konsumen. Begini kebijakan ala SBY terkait impor pangan, Pro kesejahteraan petani, dan memberikan harga yang PAS kepada masyarakat.

• Kebijakan impor pangan ala SBY dilakukan dengan kecermatan dan ketepatan dalam membaca data dan situasi terkait stock pangan nasional. Impor baru akan dilakukan saat kondisi pangan nasional mulai menipis. Impor tidak akan dilakukan saat petani memasuki panen raya atau stock pangan nasional melimpah.
• Tidak hanya kesejahteraan petani, infrastruktur pendukung pertanian juga menjadi concern pemerintah. Selama 10 tahun kepemimpinannya, SBY membangunan 28 waduk, 1.332 embung/situ/ bangunan penampung air lainnya, rehabilitasi 82 waduk & 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, dan konservasi 36 kawasan sumber daya air.
• Menolak harga pangan semurah-murahnya demi kesejahteraan petani lokal. Menerapkan konsep harga PAS, PAS bagi petani, PAS bagi pedagang, PAS bagi rakyat Indonesia.

Tugas pemerintah layaknya timbangan di pasar. Tidak boleh berat sebelah. Harus seimbang agar bisa memberikan rasa keadilan. Pro petani bukan berarti membenani kemampuan daya beli masyarakat. Begitu juga sebaliknya, meningkatkan daya beli bukan berarti menurunkan harga pangan semurah-murahnya. Petani harus sejahtera dan masyarakatpun harus mempunyai daya beli yang baik untuk mencukupi kebutuhan hariannya.