Kami Bayar Pajak, Kami Tak Sejahtera

“Orang Bijak, Taat Pajak”

Sering kita melihat atau mendengar kalimat propaganda seperti di atas. Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan untuk mempertahankan tegaknya Negara Indonesia, tanpa pajak maka pembangunan nasional tidak akan terwujud.

Sebenarnya pembangunan nasional diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Makanya kenapa, pajak-pajak dari masyarakat Indonesia merupakan potensi terbesar untuk mensuseskan pembangunan. Karena jika hanya mengandalkan dana dalam negeri, tentu pembangunan tidak akan berjalan optimal ditambah lagi sedang maraknya kasus korupsi. Sebab pemerintah yang saya lihat memang cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil yang berasal dari masyarakat sendiri.

Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pajak yang dijalankan pemerintah sangat beragam dan jalannya dari mana saja. Missal PBB, pajak kendaraan, PPN, dan sebagainya. Setiap tahunnya pula pemerintah mengalami kenaikan pendapatan negara dari hasil pajak. Seharusnya dengan besarnya pendapatan pajak ini, pemerintah bisa mengoptimalkan pembangunan nasional di seluruh lapisan daerah di Indonesia.

Namun pada kenyataanya tidak seperti apa yang ada di benak saya atau mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Krisis pembangunan kian gencar terlihat di era ini. Apalagi ditambah maraknya KKN yang ternyata merugikan pendapatan pajak tersebut. Dana yang seharusnya dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional tertahan oleh tangan-tangan jahil birokrasi negara. Alhasil, sekarang bisa kita lihat pembangunan di berbagai sektor tak terlihat perkembangan signifikannya.

Tak ada feedback dari pemerintah untuk masyarakat yang teratur dalam kewajibannya membayar pajak. Apa yang telah kita dapatkan setelah kita membayar pajak? Fasilitas umum yang terbengkalai? Pendidikan yang masih tidak tersebar merata? Atau kemiskinan yang makin membengkak?

Pak Presiden, kami bayar pajak karena kami ingin menikmati kesejahteraan dengan adanya kepastian pembangunan. Bukan menelan berita tentang ajudanmu yang terlibat korupsi pajak. Kami ingin sekolah pak. Tak ada sekolah di daerah kami. Kami butuh jembatan pak untuk menyeberangi sungai yang debit airnya deras ini. Kami ingin diperhatikan pak, walau daerah kami terbelakang. Bukankah kami juga termasuk tanggung jawabmu? Kami benci korupsi. Karena itu membuat kami tak dapat apa yang seharusnya kami dapat.

Hingga saat ini masalah pembangunan nasional tak kunjung selesai. Masih menjadi topik hangat untuk dibahas dan dikaji. Kesadaran dari masing-masing lapisan menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pembangunan nasional di Indonesia. Untuk masyarakat, siapkah untuk tertib membayar pajak? Dan untuk pemerintah, SIAPKAH UNTUK MENGELOLA PAJAK UNTUK KEPENTINGAN  PEMBANGUNAN NASIONAL?